"Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa”

Tivaona, Vebri Assyddiqqie (2014) "Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa”. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (skripsi Full Teks) ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA 2013 VEBRI ASSYIDDIQQIE TIVAONA 07194010.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Vebri Assyiddiqqie Tivaona. BP. 07194010. Judul skripsi "Implementasi Peraturan Daerah Kota Padaog Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Peogeloiaan Rumah Susun Sederbana Sewa", Program Studi Dmu Administrasi Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang. 2014. Dibimbing olch: Rozidateno P. Hanida, S.IP, M. PA dan Roza Liesmana, S.IP, M. Si. Jumlah halaman halaman dengan revisi 5 buku teori, 6 buku mctode, 2 tesis, 1 skripsi, 3 jumal, 1 perda, 1 perwako, 1 pcrundangundangan, 5 website internet Rumah susun dibangun dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatannya dan meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di daerah perkotaan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan menciptakan lingkungan pemukiman yang lengkap, serasi, dan seimbang. Pengelolaan rumah susun adalah bentuk nyata dalam mewujudk^ tujuan dari pembangunan nunah susun. Di Kota Padang pembangunan Rusunawa Purus menjadi bukti bentuk kepedulian pemerintah untuk terwujudnya tempat tinggal layak huni bagi MBR, dimana untuk mewujudkan hal tersebut dikeluarkannya Peraturan Daeran Kota Padang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Rumah Susun. Namun pada pelaksanaanya pengelolaan Rusunawa Purus masih memiliki banyak masalah. Teori yang digimakan dalam penelitian in! adalah teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edward 111, yang merumuskan empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yakni faktor sumberdaya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi. Melalui teori ini, maka akan dapat terlihat implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang pengelolaan Rumahsusn di Kota Padang. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan informan yang terlibat langsimg dengan pelaksanaan pengelolaan Rusunawa Purus. Guna melengkapi data, disertakan juga observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Kota Padang nomor 14 tahun 2011 tentang Pengelolaan Rusunawa di Kota Padang belum terimplementasi secara maksimal. Hambatan yang dltemukan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan Rusunawa di Kota Padang adalah komunikasi yang masih belum efektif terutama konsistensi dari aktor pelaksana, serta sumber daya yang belum memadai untuk menjalankan kebijakan. Dalam hal disposisi atau sikap pelaksana kebijakanpun pengelolaan rusunawa Purus masih belum baik, karena pengaduan yang diberikan oleh pen^uni belum sepenuhnya ditanggapi oleh implementor kebijakan, dalam hal ini yaitu UPT ataupun oleh Dinas TRTB. Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan, Rusunawa.

Actions (login required)

View Item