KEDUDUKAN HUKUM POLIGRAF (LIE DETECTOR) SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT DAN ATAU KETERANGAN AHLI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA (Studi Perbandingan Indonesia dan New Mexico)

Khairunnisa', Nissa (2025) KEDUDUKAN HUKUM POLIGRAF (LIE DETECTOR) SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT DAN ATAU KETERANGAN AHLI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA (Studi Perbandingan Indonesia dan New Mexico). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (335kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (479kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (187kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (350kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas kedudukan hukum hasil pemeriksaan poligraf (lie detector) sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia dengan perbandingan terhadap pengaturan di New Mexico. Penggunaan poligraf masih menghadapi tantangan akibat ketiadaan regulasi yang jelas mengenai status hukumnya serta kualifikasi pemeriksa, yang berpotensi mengancam kepastian hukum dan menimbulkan inkonsistensi di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan dan perbandingan hukum, serta didukung wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Padang Panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Indonesia, hasil poligraf dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP atau sebagai alat bukti surat jika dituangkan dalam laporan tertulis oleh penyidik atau laboratorium forensik. Sebagai perbandingan, Rule 11-707 New Mexico Rules of Evidence secara eksplisit mengatur syarat penerimaan hasil poligraf sebagai alat bukti, termasuk standar validitas dan kualifikasi pemeriksa. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan regulasi yang lebih rinci di Indonesia guna menetapkan standar validitas, prosedur penggunaan, serta kualifikasi pemeriksa poligraf agar sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. Kata Kunci: Poligraf, Alat Bukti, Sistem Pembuktian Pidana

Actions (login required)

View Item