PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT TERHADAP PERZINAHAN DI NAGARI SUNGAI DUO KABUPATEN DHARMASRAYA

Nabila Aliya, Tantri (2025) PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT TERHADAP PERZINAHAN DI NAGARI SUNGAI DUO KABUPATEN DHARMASRAYA. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (86kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (306kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (128kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (269kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penerapan hukum pidana adat Minangkabau telah diterapkan dalam kasus perzinahan di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya. Undang-Undang Nan Duo Puluah menjadi aturan yang sangat penting dalam proses pelaksanaan penerapan hukum pidana adat Minangkabau di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus perzinahan yang terjadi sehingga aturan atau sanksi yang diterapkan terkesan tidak membuat masyarakat jera. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana adat Minangkabau terhadap perzinahan di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya? 2) Bagaimanakah kendala dan solusi dalam penerapan hukum pidana adat Minangkabau terhadap perzinahan di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya? Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan melakukan penelitian pada kondisi nyata di tengah masyarakat, yang bertujuan menemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan data penelitian, menggunakan sifat penelitian deskriptif, dengan mengumpulkan data primer dengan cara wawancara dan data sekunder dengan cara penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini penulis mendapatkan bahwa aturan hukum pidana adat Minangkabau di Nagari Sungai Duo diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nan Duo Puluah dengan sanksi yang diperkecil. Aturan hukum pidana adat Minangkabau di Nagari Sungai Duo tidak lepas dari peninggalan sejarah Kerajaan Pagaruyung. Dalam kasus perzinahan sanksi yang berlaku bagi pelaku adalah aturan dikawinkan dengan dilakukan proses pelaksanaan berupa mengumpulkan pihak terkait, dan melaksanakan musyawarah mufakat untuk pelaksanaan aturan dikawinkan kepada para pelaku perzinahan. Kendala dalam penerapan hukum pidana adat Minangkabau di Nagari Sungai Duo pada kasus perzinahan adalah sulitnya menemukan ayah biologis dari anak yang dikandung dari pihak perempuan, hal ini terjadi karena kurangnya sifat jujur. Solusi dari kendala tersebut adalah setiap mamak harus memiliki sifat yang tegas agar proses pelaksanaan penerapan hukum pidana adat Minangkabau dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kata Kunci: Penerapan Hukum, Pidana Adat, Perzinahan.

Actions (login required)

View Item