PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PERIODE 2019-2024 DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Falky Dufe, Wilson (2025) PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PERIODE 2019-2024 DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (269kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (341kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV Penutup.pdf - Published Version Download (164kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (196kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif di tingkat daerah di Indonesia, yang berfungsi sebagai wakil rakyat dan penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD memiliki kedudukan yang setara dengan pemerintah daerah dan berperan penting dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik dan pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen keuangan penting yang disusun untuk menentukan alokasi sumber daya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Proses penyusunan dan penetapan APBD melibatkan berbagai tahapan, mulai dari analisis kebutuhan masyarakat hingga pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni: Pertama, Bagaimana transparansi pelaksanaan fungsi anggaran yang dilakukan di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota; Kedua, Bagaimana hambatan & konsep ideal dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi anggaran di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Metode penelitian dalam skripsi ini ialah metode yuridis empiris yakni penelitian hukum mengenai pelaksanaan fungsi anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2019-2024 dalam pembentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Data dikumpulkan dengan cara wawancara secara langsung kepada dua orang anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil penelitian pertama menjelaskan bahwa transparansi pelaksanaan fungsi anggaran yang dilakukan di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota berjalan dengan baik. Adapun yang kedua yakni hambatan & konsep ideal dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi anggaran di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota memang memiliki beberapa hambatan baik dari anggota maupun dari masyarakat, perlu adanya penyempurnaan konsep guna untuk terus memperbaiki efektivitas fungsi anggaran di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemerintah bisa melakukan peningkatan dari uraian-uraian yang telah di sampaikan.

Actions (login required)

View Item