Kedudukan Hukum Tradisi Adat Keduhei pada Perkawinan Masyarakkat Desa Sebukar Kabupaten Kerinci

Madani, Ahmad (2025) Kedudukan Hukum Tradisi Adat Keduhei pada Perkawinan Masyarakkat Desa Sebukar Kabupaten Kerinci. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (37kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I.pdf - Published Version Download (468kB)
	Text (BAB IV Penutup) BAB IV.pdf - Published Version Download (23kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (259kB)
	Text (Tesis Full) TESIS FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tradisi adat keduhei sudih kawan pada prosesi perkawinan masyarakat adat Desa Sebukar mutlak hukumnya untuk dilaksanakan. Sementara itu, tidak ditemukan satupun norma hukum positif yang secara eksplisit mengatur bahwa tradisi adat harus dijadikan sebagai salah satu syarat sah perkawinan. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek ilmiah yang terkait dengan topik yang dibahas, maka penulis memilih untuk mengangkat sebuah topik yang berkaitan dengan kedudukan hukum serta analisis yuridis terhadap tradisi adat keduhei. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan mengandalkan data lapangan sebagai sumber utama, yaitu melalui observasi dan wawancara dengan anggota Lembaga Kerapatan Adat Desa (LKAD) Sebukar, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, dan Bapemperda DPRD Kabupaten Kerinci. Penelitian ini bersifat preskriptif, dimana proses pengolahan data dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui proses editing, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam struktur hukum adat di Desa Sebukar, keduhei bukan hanya menjadi pelengkap dalam suatu prosesi perkawinan, namun juga menjadi bentuk pengesahan atau pengukuhan perkawinan dalam ranah hukum adat, sehingga tradisi adat ini memiliki kedudukan hukum yang kuat. Akan tetapi, terdapat beberapa aspek dalam tradisi ini seperti syarat adat serta sanski dalam keabsahan perkawinan terdapat pertentangan dengan hukum nasional. Maka perlu adanya upaya harmonisasi antara hukum adat dengan hukum nasional agar tradisi keduhei tetap eksis tanpa melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

Actions (login required)

View Item