Analisis Faktor Penyebab Pemberian Opini Wajar Dengan Pengecualian pada Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2023

Farhan, Farhan (2025) Analisis Faktor Penyebab Pemberian Opini Wajar Dengan Pengecualian pada Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2023. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text Abstrak.pdf - Published Version Download (97kB)
	Text BAB 1.pdf - Published Version Download (138kB)
	Text BAB 5.pdf - Published Version Download (70kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (71kB)
	Text Draft Full Text - Farhan.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara menjadi landasan fundamental dalam membangun tata kelola (good governance) pemerintahan yang baik. Lemahnya tata kelola pemerintahan di Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan maraknya praktik korupsi. Studi kasus pada periode Kabinet Indonesia Maju menunjukkan bahwa kelemahan dalam sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas telah menciptakan peluang bagi para pejabat untuk melakukan korupsi.Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Objek penelitian berupa kasus korupsi pengadaan BTS 4G yang salah satu tersangkanya adalah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa LHP KemenKominfo Tahun 2020-2023 dan Putusan Pengadilan tersangka.Proses pencatatan dan pelaporan atas beberapa pos terkait dengan akun aset tetap peralatan dan mesin, Konstruksi dalam pengerjaan, dan belanja dibayar dimuka belum sepenuhnya dilaporkan dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan terkait yang mengatur. Total kerugian negara yang diprediksi BPK senilai Rp 9.436.344.775.313 yang merupakan nilai aset BTS 4G yang terdampak. Sedangkan menurut perhitungan Badan Pemeriksaan keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa negara mengalami kerugian senilai Rp 8.032.084.133.795,51 yang telah dibunyikan dalam putusan pengadilan Nomor 3448 K/Pid.Sus/2024.Laporan keuangan tahun 2020 dan 2021 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini keliru dan tidak tepat dikarenakan untuk laporan keuangan tahun 2021 sudah mulai terdeteksi adanya indikasi kasus tindak pidana korupsi yang ditandai dengan adanya kelebihan pembayaran pada kontrak paket 1,3, dan 5 pada pengadaan penyediaan BTS 4G Batch 1 senilai 18.755.350.111 hal ini menunjukan adanya kegagalan auditor dalam menilai dan memeriksa Laporan Keuangan Kemkominfo Tahun 2021. Kata Kunci: Transparansi. Korupsi. Audit. KemKominfo

Actions (login required)

View Item