Collaborative Governance dalam Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Padang

Trimaulina, Yona Trimaulina (2025) Collaborative Governance dalam Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Padang. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (291kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (4MB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR (Kesimpulan).pdf - Published Version Download (150kB)
	Text (Daftar pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (4MB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT_YONA TRIMAULINA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh rendahnya angka Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kota Padang, yang menunjukkan masih terbatasnya cakupan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja, khususnya pekerja informal dan rentan. Untuk mengatasi permasalahan ini, BPJS Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam penelitian ini, aktor-aktor yang terlibat dalam kolaborasi mencakup BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, Dinas Sosial Kota Padang, PT. Damko Manggala Utama, serta Rumah BUMN Padang, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi program perlindungan tenaga kerja di Kota Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi sumber. Pemilihan informan menggunakan teknik purpose sampling. Penelitian ini menggunakan teori Collaborative Governance Regime yang dikemukan oleh Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen B. Balogh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi dalam perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Padang, berdasarkan teori Emerson, Nabatchi, dan Balogh, belum berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Pada variabel sistem konteks, seharusnya pemerintah daerah berperan sebagai leading sector, namun dalam praktiknya peran tersebut lebih dominan dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pada variabel drivers, kepemimpinan masih menjadi hambatan utama, di mana pemerintah daerah belum menetapkan program ini sebagai prioritas utama. Sementara itu, dalam variabel collaborative dynamics, terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran menghambat inovasi strategi dalam memperluas kepesertaan. Dari aspek hasil kolaborasi, dampak yang dihasilkan masih belum signifikan, ditandai dengan rendahnya jumlah pekerja informal yang terlindungi. Namun, dari segi proses kolaborasi, telah tercipta kesetaraan antar pemangku kepentingan, dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman yang mengikat setiap pihak, sehingga peran dan tanggung jawab masing-masing telah terstruktur dengan jelas.

Actions (login required)

View Item