EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI KOTA PARIAMAN (Studi Kasus : Putusan Nomor 5068 K/Pdt/2022)

Annisa, Pertiwi (2025) EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI KOTA PARIAMAN (Studi Kasus : Putusan Nomor 5068 K/Pdt/2022). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (315kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (392kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (286kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (310kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi dilakukan ketika pihak yang dikalahkan ingkar atau tidak mau melaksanakan putusan secara suka rela, sehingga hal ini memerlukan bantuan alat negara. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan eksekusi putusan hakim dalam perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri Kota Pariaman, dengan fokus pada Putusan Nomor 5068 K/Pdt/2022. Kasus ini berawal dari sengketa hak atas tanah pusaka tinggi antara penggugat sebagai mamak kepala waris dengan tergugat yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Permasalahan ini dimulai ketika para pihak tergugat menompang untuk tempat tinggal dan membuka usaha diatas tanah milik kaum penggugat. Namun, secara perlahan-lahan ingin menguasai tanah tersebut. Pihak penggugat merasa dirugikan dan mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Pariaman. Meskipun putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan memenangkan penggugat, beberapa hambatan dalam eksekusi seperti biaya terlalu tinggi, keterbatasan personel keamanan selama masa pemilu, serta perlawanan dari pihak tergugat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses eksekusi putusan hakim nomor 5068K/Pdt/2022 di Pengadilan Negeri Pariaman, hambatan yang dihadapi para pihak berperkara dalam mengeksekusi putusan, serta upaya untuk menanggulanginya. Dengan menggunakan pendekatan metode yuridis empiris, penelitian ini menggabungkan kajian kepustakaan dan wawancara dengan para pihak berperkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi dilaksankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun terdapat perlawanan aktif dari termohon eksekusi berupa penolakan untuk keluar dari rumah yang menjadi objek eksekusi, hingga menolak memindahkan barang-barang secara sukarela. Terdapat beberapa hambatan dalam eksekusi ini, seperti biaya eksekusi yang terlalu tinggi, ketidakpatuhan pihak termohon eksekusi untuk menjalankan putusan, dan ketidaktersedianya kepolisian karena dalam masa pemilu. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu Pengadilan Negeri Kota Pariaman menyelenggarakan mediasi antara para pihak secara sukarela sehingga tidak memerlukan biaya untuk menjalankan eksekusi secara paksa. Kedua, berupaya menjalin kerja sama secara intensif dengan pihak kepolisian. Eksekusi ini sudah terlaksanakan berdasarkan ketentuan dalam HIR dan RBg serta berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 250/DGU/OT.01.3/3/2022 Tentang Permohonan dan Pedoman Eksekusi.

Actions (login required)

View Item