PENERAPAN PRINSIP PURCELL (PURCELL PRINCIPLE) TERHADAP REGULASI PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Syarifah, Khaldum (2025) PENERAPAN PRINSIP PURCELL (PURCELL PRINCIPLE) TERHADAP REGULASI PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (191kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (368kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (52kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (237kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pemilu di Indonesia diatur oleh UUD 1945 dengan prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, berbagai Undang-Undang dan Peraturan seperti UU Pemilu dan PKPU memberikan pedoman lebih lanjut mengenai Pemilu. Namun dalam praktiknya, Regulasi Pemilu sering kali diubah menjelang atau bahkan selama tahapan Pemilu melalui mekanisme Judicial Review, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan di kalangan para pihak yang terlibat. Beberapa keputusan kontroversial yang melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah menyebabkan kebingungan di masyarakat, seperti dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden, serta Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengubah ketentuan usia calon Kepala Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Purcell Principle terhadap Regulasi Pemilu di Indonesia, dengan fokus pada bentuk ideal dari pengadaptasian prinsip ini di Indonesia yang dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam sistem demokrasi. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini mencakup dua pokok permasalahan: pertama, pemahaman tentang Purcell Principle yang ada di Amerika Serikat, kedua, peluang penerapannya terhadap regulasi Pemilu di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan, mengkaji berbagai literatur, peraturan, serta putusan-putusan MK dan MA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Purcell Principle di Amerika Serikat menimbulkan perdebatan terkait dampaknya terhadap hak pilih dan administrasi Pemilu, serta perlunya pendekatan yang lebih responsif dan berbasis bukti. Di Indonesia, penelitian ini merekomendasikan revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada untuk mengatur batas waktu Judicial Review yang jelas, guna mencegah perubahan regulasi yang merugikan tahapan Pemilu yang sedang berlangsung. Batas waktu ideal untuk Pemilu Eksekutif dan Legislatif adalah sekitar empat bulan setelah tahapan pertama dimulai, sementara untuk Pemilu Kepala Daerah, batas waktu ditetapkan hingga empat bulan setelah tahapan pertama berakhir. Saran yang diberikan kepada lembaga pembentuk Undang-Undang adalah untuk menambahkan pasal khusus mengenai batas waktu Judicial Review, serta kepada MK dan MA agar menerapkan prinsip ius curia novit dengan bijaksana, memprioritaskan perlindungan hak pilih. Selain itu, disarankan agar pengadilan menghindari keputusan yang menimbulkan kebingungan hukum dan mengganggu tahapan Pemilu. Serta semua pihak diharapkan bekerja sama untuk menciptakan Pemilu yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip demokrasi dengan memperhatikan waktu permohonan Judicial Review yang sudah ditetapkan.

Actions (login required)

View Item