IMPLEMENTASI PERJANJIAN EKSTRADISI REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA SERTA PERAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DALAM KASUS EKSTRADISI SAYED ABBAS

Fauziah Khairatul, Jannah (2025) IMPLEMENTASI PERJANJIAN EKSTRADISI REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA SERTA PERAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DALAM KASUS EKSTRADISI SAYED ABBAS. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Asbtrak.pdf - Published Version Download (66kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (363kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (57kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (208kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Kasus ekstradisi Sayed Abbas merupakan kasus yang banyak menarik perhatian publik dan media, serta menguji hubungan komitmen antara Indonesia dan Australia terhadap perjanjian ekstradisi yang telah disepakati. Kasus ini menjadi contoh konkret dari implementasi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia serta jalannya penyelesaian sebuah kasus ekstradisi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan pernyataan di atas, penelitian ini berfokus pada 2 hal. Pertama, bagaimana implementasi Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia dalam kasus Sayed Abbas? Kedua, Bagaimana peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam proses ekstradisi Sayed Abbas?. Untuk menjawab fokus penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan mengkaji dan menganalisis melalui wawancara sebagai data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Dari hasil penelitian, terdapat dua isu utama yang bisa disimpulkan. Pertama, Implementasi Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia dalam kasus ekstradisi Sayed Abbas bahwa proses tersebut telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Extradition Treaty Between Australia and the Republik of Indonesia 1992, United Nation Convetion Against Transnational Organized Crime dan Extrations act 1958. Kedua, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Republik Indonesia, dan Pengadilan merupakan lembaga hukum yang menangani terkait ekstradisi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melaksanakan perannya dalam bertanggung jawab memeriksa dan meneruskan permintaan ekstradisi, melakukan koordinasi intensif dengan berbagai lembaga terkait, berkomunikasi dengan pihak Australia mengenai perkembangan kasus, memfasilitasi penempatan Sayed Abbas selama proses hukum berlangsung, dan menyampaikan hasil putusan pengadilan dan pertimbangan dari berbagai instansi kepada Presiden.

Actions (login required)

View Item