pengakuan hak milik masyarakat atas tanah pada kawasan hutan lindung berdasarkan penunjukan kawasan hutan di nagari gantung ciri kabupaten solok

Amiratul, Ulya (2019) pengakuan hak milik masyarakat atas tanah pada kawasan hutan lindung berdasarkan penunjukan kawasan hutan di nagari gantung ciri kabupaten solok. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover Abstrak) cover tambah absatrack-dikonversi.pdf - Published Version Download (77kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) babIwatermark-dikonversi.pdf - Published Version Download (207kB) | Preview
Preview	Text (Bab 4) Bab4watermark-dikonversi.pdf - Published Version Download (60kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) daftarpstkawater-dikonversi.pdf - Published Version Download (67kB) | Preview
	Text (Skripsi Full) fullwatermiaaaaa-dikonversi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (899kB)

Abstract

Hak milik atas tanah merupakan hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.35/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 422/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Seluas 2.600.286 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam) Hektar ditetapkan sebagai kawasan hutan, tanah 6Ha memiliki Surat Keteranga Nomor : 0130/WU/1979 tanggal 19 Februari 1979 berada pada kawasan hutan. Permasalahan yang terjadi adalah bagaimana pengakuan hak milik atas tanah masyarakat pada kawasan hutan lindung berdasarkan penunjukan kawasan hutan di Nagari Gantung Ciri, Kabupaten Solok Penilian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tanah yang memiliki surat keterangan yang berada dalam kawasan hutan lindung diakui oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diperoledengan cara studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Hak milik atas tanah masyarakat tidak diakui meskipun memiliki surat keterangan Nomor : 0130/WU/1979 tanggal 19 Februari 1979. Karena tidak ikut sertanya saksi memperkuat kekuatan hukum atas surat pernyataan tersebut. Secara fisik (de facto), hak milik masyarakat yang berada pada kawasan hutan ada dan diakui oleh pemerintah. Dimana pemerintah masih memberikan izin kepada masyarakat untuk bermukim, mengelola, dan menimati hasil hutan. Secara yuridis (de jure) pemegang hak milik atas dirugikan, karena tanah yang berada dalam kawasan hutan tidak bisa didaftarkan kepada BPN.

Actions (login required)

View Item