Pembatalan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Notaris Melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 235/G/2019/PTUN.KT)

Aulia, Tyreska (2025) Pembatalan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Notaris Melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 235/G/2019/PTUN.KT). S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover and Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (589kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (714kB)
	Text (BAB Akhir) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (358kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (504kB)
	Text (Thesis Full Text) DRAFT TESIS TYREKA 2.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Perlindungan Hukum merupakan hak setiap warga negara agar tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang secara hukum. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN, juga merupakan warga negara yang mendapat perlindungan hukum. Pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan Notaris merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh Notaris. Tetapi apabila Notaris mendapatkan laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan, seharusnya diperiksa dan diadili sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana pengaturan pemberhentian Notaris dengan tidak hormat menurut hukum positif di Indonesia? 2). Bagaimana pertimbangan hakim mengenai pembatalan surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat Notaris (studi kasus putusan pengadilan tata usaha negara jakarta nomor: 235/G/2019/PTUN.KT). 3). Bagaimana akibat hukum pembatalan surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat Notaris (studi kasus putusan pengadilan tata usaha negara jakarta nomor: 235/G/2019/PTUN.KT). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat tanpa dilakukan pemeriksaan secara berjenjang oleh Majelis Pengawas Notaris merasa dirugikan dan melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. 2). Dasar pertimbangan hakim dalam pembatalan surat Keputusan pemberhentian dengan tidak hormat Notaris karena majelis hakim menyimpulkan Majelis Pengawas Notaris melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. 3). Putusan PTUN yang sudah membatalkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Notaris tidak secara mutatis dan mutandis mengembalikan jabatan Notaris untuk menjadi aktif kembali, hal ini dibuktikan dengan izin Sistem Administrasi Badan Hukum milik Notaris yang sampai saat ini masih belum dibuka sejak tahun 2019 silam sampai penelitian ini selesai dan belum ada jaminan perlindungan hukum terhadap proses pengangkatan kembali Notaris tersebut. Hal ini justru sangat merugikan Notaris karena tidak aktif lagi menjadi seorang Notaris dan tidak dapat untuk membuat akta otentik sebagaimana kewenangan Notaris yang diatur dalam Pasal 15 UUJN.

Actions (login required)

View Item