Pelaksanaan Fungsi Badan Musyawarah Nagari Dalam Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Yang Baik (Studi Di Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok)

Alnas, Andika (2013) Pelaksanaan Fungsi Badan Musyawarah Nagari Dalam Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Yang Baik (Studi Di Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA 2013 ANDIKA ALNAS 0810842014.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Andika Alnas, Nomor BP: 0810842014, Pelaksanaan Fungsi Badan Musyawarah Nagari dalam Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang Balk (Studi di Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok). Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univcrsitas Andalas, Padang, 2013. Dibimbing oleh: Drs. Yoserizal, M.Si dan Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA.Skripsi ini terdiri dari 124 halaman dengan referensi 9 buku teori, 7 buku metode, 1 Peraturan Pcrundang-Undangau, 3 Peraturan Daerah, dan 4 situs web internet. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan fungsi Badan Musyawarah Nagari (BMN) di Nagari Alahan Panjang, dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan nagari yang baik dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong dalam melaksanakan fungsi tersebut. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan nagari di Nagari Alahan Panjang, Badan Musyawarah Nagari diharapkan mampu untuk mewujudkan suatu tata kelola penyelenggaraan pemerintahan nagari yang baik di nagari tersebut dengan cara melaksanakan fungsi-fungsinya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Dalam melaksanakan fungsi-fungsinya ini, BMN juga mendapatkan dorongan maupun hambatan-hambatan, baik yang sifatnya internal maupun ekstemal yang turut memengaruhi BMN dalam melaksanakan fungsi-fungsinya tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian, untuk melihat pencapaian fungsi-fungsi tersebut dari hasil penelitian, maka dilakukan teknik triangulasi. Penelitian ini menggunakan teori tiga prinsip-prinsip utama good governance, yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Musyawarah Nagari Alahan Panjang dalam Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang Baik sudah cukup baik, empat dari lima fungsi sudah menerapkan setidaknya satu atau lebih prinsip-prinsip good governance. Kata Kunci: Fungsi, Badan Musyawarah Nagari, dan Good Governance

Actions (login required)

View Item