Problematik Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Wisata Pantai Padang

Titi, Nurjanah (2025) Problematik Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Wisata Pantai Padang. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak .pdf - Published Version Download (242kB)
	Text (BAB I (Pendahuluan)) BAB I (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (384kB)
	Text (BAB V (Penutup)) BAB V (Penutup).pdf - Published Version Download (148kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (199kB)
	Text (SKRIPSI LENGKAP TITI NURJANAH) SKRIPSI FULL TITI NURJANAH.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Titi Nurjanah, 2010823019, Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2025. “Problematik Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Wisata Pantai Padang”, Pembimbing I Sri Meiyenti, S.Sos, M.Si dan Pembimbing II Prof. Dr. Lucky Zamzami, S.Sos, M.Soc, Sc. Penelitian ini mendeksripsikan problematik penataan dan relokasi pedagang kaki lima di kawasan Padang. Permasalahan penelitian ini yaitu Mengapa Pedagang Kaki Lima kurang mematuhi penataan dan relokasi Pemerintah Kota Padang di kawasan Pantai Padang sehingga bisa menjadi suatu problematik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengapa pedagang kaki lima kurang mematuhi penataan dan relokasi yang dilakukan pemerintah sehingga bisa menimbulkan suatu problematik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, studi literatur. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis datanya dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan menggunakan teori tindakan sosial dari Max Weber. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini penataan dan relokasi pedagang kaki lima di Pantai Padang dilatarbelakangi oleh adanya penetapan Pantai Padang seagai destinasi wisata, adanya penguasaan ruang publik dan fasilitas umum, dan adanya peraturan daerah. Dalam strategi dan pelaksanannya, pemerintah melakukan himbaudan dan sosialisasi terkait adanya penataan dan relokasi. Pemerintah melakukan penataan dan relokasi di mulai dari Pujasera, Penataan di sepanjang Jalan Samudera, Lapau Panjang Cimpago, dan Pusat Kuliner Pantai Padang. Setelah adanya dilakukan penataan dan relokasi pemerintah melaksanakan pengawasan yang mana saling berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait dan pembentukan satgas Satpol PP. Penataan dan relokasi yang dilakukan pemerintah tidak berujung baik, karena menimbulkan suatu problematik baik bagi pemerintah maupun pedagang kaki lima. Problematik dari pemerintah muncul ketika pedagang tidak mau ditata dan di relokasi ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah, sedangkan problematik pedagang muncul ketika lokasi yang disediakan oleh pemerintah tidak sesuai dengan harapan pedagang kaki lima. Problematik dalam penataan dan relokasi ini menimbulkan adanya ketidakpatuhan oleh pedagang kaki lima dalam penataan dan relokasi. Ketidakpatuhan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari adanya sikap apatis pedagang kaki lima, faktor ekonomi, adanya aturan yang tidak jelas, dan kelemahan tempat relokasi dan penataan untuk para pedagang kaki lima. Kata Kunci: Problematik, Penataan dan Relokasi, Pedagang Kaki Lima (PKL)

Actions (login required)

View Item