KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MENGAWASI PROSES PENGGANTIAN KETUA SEMENTARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Aura, Chairunnisa (2025) KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MENGAWASI PROSES PENGGANTIAN KETUA SEMENTARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (129kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (349kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (111kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (267kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan Lembaga Negara Independen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pencegahan serta penegak hukum dalam masalah pemberantasan korupsi. Keberadaan DPR dalam melaksanakan tugas checks and balances adalah hal yang sangat penting dalam proses penggantian Ketua KPK. Pengangkatan ketua sementara KPK Nawawi Pamolango yang dilantik secara langsung oleh Presiden karena terjadinya kekosongan pimpinan KPK dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Adapun perumusan masalah yang penulis angkat yaitu : Pertama, Bagaimana keabsahan pengangkatan ketua sementara KPK secara langsung tanpa melakukan konsultasi dan pengusulan calon kepada DPR? Kedua, Bagaimana mekanisme pembatalan yang dapat dilakukan oleh DPR jika pengangkatan ketua sementara KPK tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terkait pengangkatan Ketua KPK? Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan Pertama, Presiden dapat mengangkat ketua sementara KPK tanpa melakukan konsultasi kepada DPR jika memenuhi syarat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang. Kedua, DPR dapat menggulirkan hak angket jika pengangkatan ketua sementara KPK tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Presiden sebagai kepala pemerintah yang mempunyai andil dalam pemilihan ketua sementara KPK harus melaksanakan Undang-Undang sesuai dengan isi dari Undang-Undang tersebut.

Actions (login required)

View Item