Pengaturan Anggaran Negara Untuk Bantuan keuangan Partai Politik

Alqarni, Ahmad 'Adiyaat (2025) Pengaturan Anggaran Negara Untuk Bantuan keuangan Partai Politik. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) abstrak.pdf - Published Version Download (244kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (362kB)
	Text (BAB VI Penutup) BAB VI Penutup.pdf - Published Version Download (59kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (210kB)
	Text (Tesis Full Text) Full Tesis.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pengaturan keuangan partai politik merupakan aspek krusial dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam sistem politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang mengatur sumber dan penggunaan dana partai politik di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dalam pengawasan keuangan partai politik. Penelitian ini membahas tiga rumusan masalah, pertama Bagaimana pengaturan bantuan keuangan terhadap partai politik Indonesia. Kedua Bagaimana perbandingan bantuan keuangan partai politik di negara Asia Tenggara yang menganut sistem presidensial dan parlmenter. Ketiga Bagaimana seharusnya bantuan keuangan partai politik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan data sekunder sebagai bahan hukum utama dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Partai politik berperan sebagai organisasi yang dapat menempatkan politisi dalam pemerintahan dan juga menjalankan perannya dalam pendidikan politik. Dalam pelaksanaannya, partai politik membutuhkan dukungan finansial yang besar agar berhasil melaksanakan kegiatannya sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana partai politik merupakan elemen yang sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Dalam mewujudukan transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik dibutuhkan pengaturan tentang keuangan partai politik yang ideal. Pembaharuan pengaturan bantuan keuangan partai politik dapat diwujudkan jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi sumber tunggal keuangan partai politik. Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber tunggal pendanaan partai politik di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana partai politik. Dengan pendanaan yang sepenuhnya berasal dari APBN, diharapkan partai politik tidak lagi bergantung pada sumbangan pribadi yang sulit diawasi. Adapun penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengawasan keuangan partai politik memiliki implikasi yang signifikan. Dengan penerapan asas ini, partai politik diharuskan untuk transparan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik, tetapi juga mencegah penyalahgunaan dana dan praktik korupsi.

Actions (login required)

View Item