Serlima, Anggina (2025) PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI WILAYAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT. S1 thesis, Universitas Andalas.
![]() |
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Asbtrak.pdf - Published Version Download (207kB) |
![]() |
Text (Bab I Pendahuluan)
Bab I.pdf - Published Version Download (312kB) |
![]() |
Text (Bab IV Penutup)
Bab IV.pdf - Published Version Download (125kB) |
![]() |
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (267kB) |
![]() |
Text (Skripsi Full Text)
Sskripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara menyatakan Bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Adanya aktifitas penambangan emas ilegal di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat memerlukan penegakan Hukum yang tegas dan efektif untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menegakkan keadilan dikarenakan penambangan emas ilegal merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-undang. Oleh karena Itu penulis menarik rumusan masalah (1) Bagaimanakah penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Pertambangan Emas ilegal di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat (2) Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap Pertambangan emas ilegal di wilayah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat (3) Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk mengatasi kendala penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris, penulisan bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara di lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penulisan menyimpulkan bahwa penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap pertambangan emas ilegal di wilayah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat belum terlaksana dengan baik walaupun sudah dilakukan berbagai tindakan tidak menutup kemungkinan untuk memberikan efek jera kepada pelaku penambang emas ilegal, dalam permasalahan tersebut menandakan selain dari penegakan hukum yang kurang maksimal juga di tandai dengan masyarakat yang kurang mematuhi aturan hukum yang berlaku. Adapun kendala yang dihadapi kepolisian dalam memberantas pertambangan emas ilegal di Kecamatan Ranah Batahan adalah 1.faktor personil 2.faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai 3.faktor masyarakat 4. faktor kebudayaan 5. faktor ekonomi. Dalam hal ini Kepolisian Mengupayakan dengan melakukan razia bersama dengan satuan tim reserce Polres Pasaman Barat dengan mempergunakan kendaraan sepeda motor trail yang tersedia di Polres dan menggunakan sepeda motor pribadi seperti trail motor KLX 150 kepolisian juga menanamkan nilai-nilai/norma yang baik kepada masyarakat agar tumbuh kesadaran akan hukum, membuat spanduk larangan pertambangan emas tanpa izin (PETI), melakukan pengumuman mengenai himbauan larangan PETI, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan patroli wilayah sungai dan lahan perkebunan, melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan terhadap pelaku dan alat penambang emas ilegal di wilayah Kecamatan Ranah Batahan.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 26 Feb 2025 03:28 |
Last Modified: | 26 Feb 2025 03:28 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/489060 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |