PELAKSANAAN KEWENANGAN PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA DI KOTA PADANG

Suci, Wulandari (2019) PELAKSANAAN KEWENANGAN PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (322kB) | Preview
Preview	Text (Bab 1 (Pendahuluan)) Bab 1 ( Pendahuluan).pdf - Published Version Download (326kB) | Preview
Preview	Text (Bab 4 (penutup)) Bab 4 (penutup).pdf - Published Version Download (194kB) | Preview
Preview	Text (Daftar pustaka) daftar pustaka.pdf - Published Version Download (133kB) | Preview
	Text (Skripsi full text) Tugas Akhir (full text).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Program Keluarga Berencana merupakan suatu upaya terencana daalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga yang berkualitas yang juga bagian dari pembangunan Nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas keluarga, meningkatkan keserasian, keselarasan, keseimbangan, serta tercapainya kesehatan reproduksi. menurut Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bahwa kebijakan dan program ditetapkan pemerintah daerah bersama dengan DPRD. Pelaksaan Program Keluarga Berencana (KB) dibawah kewenangan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Namun, setelah era otonomi daerah (desentralisasi) diserahkan urusan KB ke pemerintah kabupaten/kota. Di Kota Padang perwakilan kabupaten/kota adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB). Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam urusan pemerintahan yang konkuren yang menjadi dasar pemerintah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan yang berkaitan dengan Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Dengan terjadinya perubahan struktur organisasi yang dahulunya merupakan kewenangan BKKBN menjadi kebijakan kabupaten/kota masing-masing daerah. Dimana satu daerah kabupaten/kota berbeda-beda antar satu sama lainnya. Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 1) bagaimana pelaksanaan kewenangan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga di Kota Padang? 2)Bagaimana implikasi hukum atas kewenangan Program Keluaraga di Dinas pemberdayaan perempuan,perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana di Kota Padang? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yakni : 1) Penyebab ketidak berhasilan kewenangan dalam program KB ini adalah karena sistem yang dibuat dalam rangka kegiatan dan juga perencanaanya yang tidak sesuai dengan yang di inginkan sebagaimana mestinya, kurangnya koordinasi antar lembaga pusat dan daerah serta dana dan sumber daya manusia yang minim menyebabkan program tidak dapat dicapai seperti apa yang diamanatkan dalam Undang- Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembagunan Keluarga.

Actions (login required)

View Item