Penegakan Hukum Terhadap Biro Haji Khusus dan Umrah di Kota Padang

Jacky, Rahmat Kurnia (2019) Penegakan Hukum Terhadap Biro Haji Khusus dan Umrah di Kota Padang. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVERABS-dikonversi.pdf - Published Version Download (131kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BABiJACK-dikonversi.pdf - Published Version Download (160kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB4JACK-dikonversi.pdf - Published Version Download (110kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTARPUSTAKA-dikonversi.pdf - Published Version Download (112kB) | Preview
	Text (Full Text) FULL-dikonversiJRKpdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (840kB)

Abstract

Rukun Islam kelima terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa setiap umat Islam yang mampu wajib melaksanakan ibadah haji. Selain ibadah haji juga terdapat ibadah umrah yang sering dilakukan oleh umat Islam. Meningkatnya jamaah haji dan umrah setiap tahunnya dapat dijadikan sebagai parameter peningkatan pembangunan manusia seutuhnya dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan beragama. Pelaksanaan ibadah haji dan umrah selain dilaksanakan Pemerintah juga diserahkan kepada pihak penyelenggara ibadah haji dan umrah. Masyarakat dituntut teliti karena belum tentu semua pendirian biro perjalanan Ibadah Haji dan Umrah sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Disatu sisi penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah oleh PIHK juga menuai banyak permasalahan, salah satunya yaitu penelantaran calon jemaah Haji dan Umrah yang menimbulkan kerugian bagi para calon jamaah. Salah satu kasus yang terjadi di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang terkait penelantaran calon jamaah umrah oleh biro haji dan umrah adalah yang dilakukan oleh PT. Bumi Minang Pertiwi yang terjadi pada Tahun 2018. Proses penegakan hukum penting dilakukan demi terciptanya kenyamanan bagi masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Hak para jemaah haji harus menjadi prioritas utama dalam usaha biro perjalanan Haji dan Umrah yang notabenenya melibatkan banyak orang. Berdasarkan hal tersebut, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang 1) Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Biro Haji dan Umrah Di Kota Padang? 2) Tindakan yang diberikan pemerintah terhadap biro haji dan umrah di Kota Padang yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya dilapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 1) Penegakan hukum terhadap biro haji dan umrah oleh Kementerian Agama Kota Padang dilakukan dengan cara penegakan hukum secara preventif berupa survey terhadap biro haji dan umrah serta melakukan pengawasan terhadap biro haji dan umrah di Kota Padang kemudian penegakan hukum represif yang dilakukan apabila ada pengaduan dari masyarakat dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh kementerian agama terkait pelanggaran yang dilakukan oleh biro haji dan umrah. 2) Tindakan yang diberikan Pemerintah terhadap biro haji dan umrah di Kota Padang yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu dengan cara memberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin penyelenggaraan atau pencabutan izin penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kementerian Agama. Kemudian terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Bumi Minang Pertiwi (BMP) Tour and Travel yang melakukan penelantaran jama’ah haji dan umrah maka PT. Tersebut dicabut izinnya sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah oleh Direktur Jenderal Kementerian Agama karena telah terbukti melanggar aturan sebagaimana yang telah ditetapkan. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Biro Haji dan Umrah, Kementerian Agama.

Actions (login required)

View Item