TESIS PENERAPAN SANKSI OLEH MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DI PROVINSI RIAU

Novitri, Minda (2025) TESIS PENERAPAN SANKSI OLEH MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DI PROVINSI RIAU. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover abstrak) COVER ABSTRAK MINDA.pdf - Published Version Download (50kB)
	Text (Bab I) BAB I MINDA.pdf - Published Version Download (313kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB IV MINDA.pdf - Published Version Download (35kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA MINDA.pdf - Published Version Download (254kB)
	Text (Tesis Full) TESIS FULL MINDA NOVITRI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Notaris yang melakukan kesalahan ataupun kelalaian dalam menjalankan jabatannya dengan melanggar peraturan perUndang-Undangan yang telah ada, maka Notaris bertanggung jawab atas kesalahan maupun kelalaiannya. Majelis Pengawas Wilayah Notaris mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan sidang dalam memeriksa adanya dugaan terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris yang dilaporkan oleh masyarakat ataupun Notaris yang lain. Majelis Pengawas Wilayah berwenang memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis. Sedangkan Majelis Pengawas Pusat berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti. 1) Bagaimana proses penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris di Provinsi Riau? 2) Apa dasar pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris?. Dengan menggunakan metode penelitian empiris, penelitian ini menyimpulkan bahwa Majelis Pengawas Wilayah secara teknis melakukan kewenangan sesuai dengan normatif saja, karena peraturan perUndang-Undangan sudah mengatur dengan signifikan, Peraturan tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Kata Kunci: Notaris, Sanksi Notaris, Majelis Pengawas Wilayah   ABSTRACT

Actions (login required)

View Item