PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN YANG DICERAIKAN DILUAR PENGADILAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN PIDANA HALAMAN JUDUL

Putri Sinaga, Risa (2025) PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN YANG DICERAIKAN DILUAR PENGADILAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN PIDANA HALAMAN JUDUL. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) COVER + ABSTRAK.pdf - Published Version Download (234kB)
	Text (Bab I) BAB 1 (1).pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (Bab Akhir/penutup) BAB IV PENUTUP (1).pdf - Published Version Download (591kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA .pdf - Published Version Download (925kB)
	Text (Tesis Full) 22.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian bertujuan untuk mengkaji perlindungan hak perempuan yang diceraikan di luar pengadilan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, menggali data melalui studi dokumen dan dari wawancara langsung dengan perempuan yang diceraikan di luar mekanisme pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan masih terjadi, dengan alasan utama adalah ketidaktahuan mengenai prosedur perceraian di pengadilan, keterbatasan akses terhadap pengadilan, dan kendala ekonomi. Perceraian di luar pengadilan menimbulkan beberapa masalah hukum, khususnya terkait perlindungan hak perempuan. Masalah ini mencakup aspek perdata dan pidana, serta perlindungan hak perempuan berdasarkan perjanjian perkawinan yang dibuat notaris. Ketidakpastian hukum yang diakibatkan perceraian di luar pengadilan sangat merugikan perempuan. Status istri sah yang tetap melekat meskipun telah bercerai secara informal membuat perempuan tidak dapat menikah lagi secara sah dan mengancam tidak terpenuhinya hak-haknya yang lain. Penelitian ini menyoroti pentingnya pembangunan legal infrastruktur yang memadai di daerah terpencil khususnya daerah Nagari Pasar tapan dan mengaktualisasikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu mengakses pengadilan. Saat ini keberlakuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidak memuat ketegasan yang mengatur kriminalisasi atas penyimpangan hukum perkawinan, keadaan tersebut menjadi faktor yang menyumbang minimnya perlindungan hukum bagi perempuan yang diceraikan di luar pengadilan. Padahal pada tataran praktik, berdasarkan kasus yang dijadikan objek penelitian, perceraian kebanyakan terjadi karena pihak suami meninggalkan isteri secara sepihak dan pihak isteri hanya menerima saja. Dalam pembagian harta bersama, peneliti menemukan bahwa masyarakat di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan masih kuat memegang nilai-nilai kekeluargaan, di mana peran mamak menjadi penting dalam proses mediasi dan penyelesaian sengketa, termasuk pembagian harta. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan bahwa perlindungan hak perempuan yang diceraikan di luar pengadilan dapat dilakukan melalui pembuatan perjanjian perkawinan yang sah, yang dibuat dan disahkan oleh notaris. Perjanjian perkawinan ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat, baik terkait dengan harta benda maupun hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rumah tangga. Dengan adanya perjanjian perkawinan, terutama dalam konteks perempuan yang diceraikan di luar pengadilan, perlindungan terhadap harta dan hak-hak perempuan dapat lebih jelas dan terjamin. Tesis ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum dan peningkatan infrastruktur untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan terlindungi dengan baik dalam proses perceraian, serta mempermudah perempuan mengakses pengadilan. Kata Kunci : Perlindungan Hak Perempuan, Perceraian di Luar Pengadilan, Harta Bersama, Perjanjian Kawin

Actions (login required)

View Item