Proses Formulasi (Cebijakan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No, 7 Tahun 2013 Tentang Pembentukan, Penggabungan Dan Penghapusan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh

Nofianti, Nike (2014) Proses Formulasi (Cebijakan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No, 7 Tahun 2013 Tentang Pembentukan, Penggabungan Dan Penghapusan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) ILMU SOSIAL DAN ILMU POLIITIK ILMU POLITIK 2014 NIKE NOFIANTI 0910833046.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Nike Nofianti, No. BP 0910833046 Proses Formulasl Kebijakan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No. 7 Tahun 2013 Tentang Pembentukan, Penggabungan dan Pengbapusan Kelurahan dalam Kota Payakumbuh. Jumsan Ilmu Polltik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Polltik, Universitas Andalas, Padang, 2013. Dibimblng oleh: Drs. Tamrin, M.SI dan TengkuRikaValentina,S.IP,MA.Skripsi ini terdiri darl 93 halaman dengan referensi 13 buku teori, 3 buku metode, 3 skripsi, 5 perundang-undangan, 1website internet. Penelitian ini mendeskripsikan tentang Proses Fcrmulasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No. 7 Tahun 2013 Tentang Pembentukan, Penggabungan dan Pengbapusan Kelurahan dalam Kota Payakumbuh dengan menggunakan teori model kelompok Thomas R. Dye, karena model kelompok sesungguhnya merupakan abstraksi dari proses formulasi kebijakan yang didalamnya beberapa kelompok kepentingan berusaha untuk mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif. dan tiga alat analisa yang dipakai oleh Robert D. Putnam untiA mengidentifikasi dan menjelaskan peran aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan dengan analisa posisi, analisa reputasi dan analisa keputusan. Penelitian im menggunakan metode kuaiitatif tipe deskriptif dengan jenis studi kasus kolektif. Proses pengumpulan data menggunakan wawancara Han dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Uji keabsahan data dengan teknik triangulasi cek silang. Teknik analisa data yang digunakan adalah etik dan emik. Hasil penelitian menunjukan bahwa Adanya perubahan pendapat berbagai fraksi yang ada di DPRD Kota Payakumbuh mengenai sebuah Ranperda yang sama pada tahun 2011 dan 2013 jelas terlihat bahwa adanya kelompok-kelopok kepentingan yang dapat mempengaruhi peraturan pemerintah, yaitu fiaksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Payakumbuh. Menurut Thomas R. Dye.. Karena Ranperda tersebut sudah pemah dibahas tetapi ditolak oleh 5 (lima) dari 6 (enam) fraksi yang ada di DPRD Kota Payakumbuh. Namun di tahun 2013 Ranperda tersebut dapat diterima oleh semua fraksi yang ada pada tanggal 24 April 2013 dalam rapat paripuma pengambilan keputusan terhadap 11 (sebelas) buah Ranperda Kota Payakumbuh. Keseimbangan yang terbangun dari fraksi-fraksi yang berusaha secara interaktif melakukan negoisasi, bergaining dan kompromi, menghasilkan titik keseimbangan yang di ibaratkan oleh Thomas R. Dye yaitu sebuah kebijakan atau Ranperda yang telah disahkan menjadi Perda. Model teori kelompok sesungguhnya merupakan abstraksi dari proses formulasi kebijakan yang didalamnya beberapa kelompok kepentingan berusaha untuk mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif. Untuk peran aktor pada proses pengambilan keputusan ditinjau dari analisis posisi Robert D. Putnam, seluruh anggota DPRD yang terlibat dalam pembahasan Ranperda tersebut memiliki pengaruh yang sama dalam proses perumusan kebijakan. Sedangkan ditinjau dari analisis reputasi Robert D. Putnam, tidak terlihat adanya individu yang dianggap memiliki pengaruh dan memiliki kekuasaan yang lebih dari anggota DPRD yang lain.

Actions (login required)

View Item