Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Tahun 2014 Berdasarkan Prinsip-Prinsip Demokrasi (Studi Pada Pemerintahaan Kota Padang )

WAHYUDI, WAHYUDI (2014) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Tahun 2014 Berdasarkan Prinsip-Prinsip Demokrasi (Studi Pada Pemerintahaan Kota Padang ). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) HUKUM TATA NEGARA 2014 WAHYUDI 0910113452.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Menyebutkan Bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, Dan Kota Mengatur Dan Mengurus Sendiri Urusan Pemerintahan Menurut Asas Otonomi Daerah Dan Tugas Pembantuan. Dalam Menyelenggarakan Otonomi Daerah, Kepala Daerah Mempunyai Andil Dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Prinsip Otonomi Daerah Dan Sesuai Dengan Kehidupan Demokrasi Sesuai Dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Таhил 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Hal Tersebut, Penulis Menganalisis Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Apakah Telah Sesuai Atau Belum Dengan Norma/Kaidah Berlandaskan Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Prinsip-Prinsip Demokrasi. Yang Menjadi Rumuşan Masalah Dalam Skripsi Ini Adalah: Pertama, Bagaimanakah Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi. Kedua, Apa Saja Hambatan-Hambatan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Demokrasi. Adapun Metode Penelitian Yang Digunakan Dari Hasil Penelitian Yang Di Lakukan Pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Dapat Di Ketahuibahwa: Yang Pertama, Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk Melaksanakan Pemerintahan Demokrasi, Yaitu Pemerintahan Dari, Olch Dan Untuk Rakyat Dengan Dilandasi Dengan Kedaulatan Rakyat, Sesuai Dengan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sehingga Terwujud Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Legitimate Yang Mendapat Pengakuan Dan Dukungan Dari Rakyat Daerah. Yang Kedua, Kesulitan-Kesulitan Di Dalam Penyaluran Kepentingan Masyarakat Itu Sendiri, Dikarenakan Kurangnya Wadah Penampungan Aspirasi Masyarakat Yang Lebih Secara Rinci Di Atur Dalam Undang-Undang, Sehingga Menyababkan Aspirasi Masyrakat Itu Terhenti Sebelum Dilaksanakan.

Actions (login required)

View Item