Penyelesaian Sengketa Sako Dan Pusako Melalui Kerapatan Adat Nagari (Kan) Di Nagari Limbukan Kota Payakumbuh

Putri, Ende Novia (2013) Penyelesaian Sengketa Sako Dan Pusako Melalui Kerapatan Adat Nagari (Kan) Di Nagari Limbukan Kota Payakumbuh. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) HUKUM PERDATA MURNI 2013 PUTI ENDE NOVIA 0910112228.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (11MB)

Abstract

Di Minangkabau Masyarakat Mengenal Sako Dan Pusako, Sako Yaitu Gelar Pusaka Yang Diturunkan Secara Turun Temurun Sedangkan Pusako Adalah Harta Yang Diterima Secara Turun Temurun Dalam Suatu Kaum Yang Bertali Darah Menurut Garis Keturunan Ibu Atau Matrilineal. Permasalahan Yang Akan Dikemukakan Disini Adalah Penyebab Terjadinya Sengketa Sako Dan Pusako Di Nagari Limbukan Kota Payakumbuh, Serta Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Sako Dan Pusako Melalui Kerapatan Adat Nagari Di Nagari Limbukan Kota Payakumbuh Dan Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Sengketa Sako Dan Pusako Di Nagari Limbukan. Untuk Membahas Masalah Ini, Penulis Melakukan Penelitian Dengan Menggunakan Metode Penelitian Yuridis Sosiologis Yaitu Penelitian Lapangan Dan Penelitian Perpustakaan Untuk Mendapatkan Data Primer Dan Data Sekunder. Bahan Yang Diperoleh Dari Data Primer Diolah Kemudian Dibandingkan Dengan Data Sekunder Lalu Diambil Kesimpulannya Dan Digambarkan Secara Deskriptif Dan Dianalisa Secara Kualitatif. Banyak Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Sako Dan Pusako Inı, Diantaranya: Keinginan Untuk Menguasai Sendiri Harta Pusako Dan Perselisihan Perselisihan Kecil Yang Terjadi Didalam Keluarga Yang Menjadi Besar. Adapun Proses Penyelesaian Sengketa Sako Dan Pusako Di Nagari Limbukan Kota Payakumbuh Diselesaikan Dari Tingkat Yang Paling Bawah Terlebih Dahulu. Pada Tahap Nagari Inilah Penyelesaian Sengketa Sako Dan Pusako Diselesaikan Di Lembaga Adat Yaitu Keraputan Adat Nagari (KAN), KAN Memberikan Suatu Keputusan Yang Seadil Adilnya Secara Bijaksana Agar Tidak Merugikan Salah Satu Pihak. Proses Penyelesaian Melalui Kerapatan Adat Nagari Ini Menghadapi Kendala Kendala Sebagai Berikut: Kurangnya Tingkat Keiingin Untuk Berdamai Dari Masing Masing Pihak Dan Putusan Yang Dikeluarkan KAN Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkrah) Kecuali Kedua Belah Pihak Menerima Putusan Tersebut Maka Baru Bisa Berkekuatan Hukum Yang Mengikat.

Actions (login required)

View Item