Perlindungan Konsumen Terkait Dengan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat

Nikhen, Amda (2013) Perlindungan Konsumen Terkait Dengan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) HUKUM PERDATA BISNIS 2013 NIKHEN AMDA 0910111929.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (17MB)

Abstract

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia paling utama, karena itu pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi Individu. Tujuan utama penanganan keamanan pangan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk yang diakibatkan konsumsi pangan yang tidak aman. Pemenuhan pangan juga sangat penting sebegai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk menjamin keamanan dan mutu pangan baik produk dalam negri maupun impor maka perlu diterapkan sistem pengawasan yang efektif sebelum produk di edarkan. Hal ini mendorong produsen untuk menyatakan bahwa produk pangan segar yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian terhadap bentuk pengawasan terhadap pangan segar, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terkait dengan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar, dan kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan pangan segar olch Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat. Dalam pelaksanaan kegiatan ini metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Bentuk Pengawasan terkait dengan pelaksanaan pangan segar oleh Badan Ketahanan Pangan adalah: Inspektorat keamanan pangan secara periodik melakukan inspeksi melalui pengambilan sampel di tingkat "On farm", pasar swalayan, dan pasar tradisional, Sampel diuji di laboratorium uji mutu/residu yang terakreditasi Lab Pestisida, Hasil uji dilaporkan ke OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan- Daerah), Apabila hasil uji menunjukan bahwa residu di atas ambang batas, langkah-langkah yang dilakukanca. OKKP-D (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan-Daerah) memberitahukan kepada produsen, importir dan pemasar tentang produk teroemar tersebut.b. Menugaskan PPNS untuk melakukan pemantauan atas tindakan perbaikan yang diharuskan pada produsen tersebut. c. Melaporken kasus tersebut kepada Bupati/Walikota terkait dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap konsumen terkait dengan pelaksanaan pengawasan keamanan panan segar oleh Badan Ketahanan Pangan adalah: Berupa sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan secara berkala yaitunya 2 kali dalam setahun serta penyebaran informasi kepada masyarakat tentang mutu dan keamanan pangan segar melalui media cetak (surat kabar/ koran dan leaflet) dan media elektronik (Televisi lokal padang TV). Badan Ketahanan Pangan juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian dalam perlindungan terhadap pangan segar terutama sayuran yaitu dengan membuat program-program: Institusi Pertanian Organik (IPO), Persatuan Petani Organik (PPO), Sekolah Lapang Pengedalian Hama Terpadu (SL PHT), Sekolah Lapang Good Agriculture Practice (St. GAP). Kendala- kendala yang dihadapi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan dalam melakukan tugasnya terhadap pengawasan keamanan pangan segar, adalah: Kurangnya Kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya mutu dan keamanan pangan serta pengaruh dari mengkonsumsi pangan segar yang tercemar baik secara kimia, fisika, dan biologi, Kurangnya SDM atau belura sebandingnya Personil dalam melakukan pengawasan, Koordinasi lintas sektor dalam penanganan keamanan pangan secara umum belum berjalan secara optimal, Penegakan hukum yang masih lemah.

Actions (login required)

View Item