Kontrak Kerja Konstruksi bangunan Gedung Untuk Komunitas Adat Terpencil Antara Dinas Sosial Propinsi sSumatera Barat Dengan CV Talago

Djammer, Gema Adha (2013) Kontrak Kerja Konstruksi bangunan Gedung Untuk Komunitas Adat Terpencil Antara Dinas Sosial Propinsi sSumatera Barat Dengan CV Talago. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) HUKUM PERDATA 2013 GEMA ADHA DJAMMER 0910112137.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Komunitas Adat Terpencil mempunyai pengertian Kelompok sosial budaya yang, bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik. (merujuk pada kepres No. 111/1999 untuk penentuan kat 1) dan (kepmensos untuk penentuan KAT kategori 2 dan 3). KAT ini diperkuat dengan adanya UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pada pasal 5 ayat 2 huruf a menyatakan konsepsi dasar Komunitas Adat Terpencil dimaknai sebagai "Keterpencilan". Untuk meningkatkaan kesejahteraan masyarakat dilakukan banyak pembangunan baik fisik maupun non fisik. Dalam hal ini penulis memilih pembangunan fisik sebagai salah satu upaya pembangunan KAT dalam bentuk proyek yang bernama Pembangunan Komunitas Adat Terpencil. Untuk itu penulis membagi dua permasalahan dalam penulisan ini, yaitu Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Pada Pembangunan KAT dan Kendala-kendala yang dihadapi serta cara penyelesaiannya. Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu metode yuridis sosiologis yang dilakukan dengan pendekatan masalah melalui peraturan dan teori hukum yang ada kemudian dihubungkan dengan praktek di lapangan atau fakta yang terjadi dalam masyarakat, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil dari penelitian ini yaitu pada pelaksanaan kontrak kerja konstruksi dimulai dengan tahap persiapan yang meliputi penjajakan awal, studi kelayakan, serta semiloka daerah dan semiloka nasional yang dilakukan Dinas Sosial, dan mendapat keputusan bahwa pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan, selanjutnya Dinas Sosial melakukan pelelangan demi mendapatkan kontraktor yang berkualitas dalam pelaksanaan proyck berdasarkan perpres 54 tahun 2010, yang akhirnya dimenangkan oleh CV Talago. Setelah itu, proyek pembangunan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perpres tersebut. Dan terdapat beberapa kendala, antara lain lokasi yg sulit dijangkau yg menyebabkan terjadi tipa kali pengulangan pelelangan oleh panitia. Selain itu sungai sebagai media transportasi yang tidak dapat diduga kapan terjadi pyesang surutnya membuat penyedia mengirimkan alat dan bahan secara sekaligus. Untuk itu, diharapkan pemilik proyek lebih transparan dalam hal apapun agar tidak terjadi kocurangan, serta kepada kontraktor agar dapat memahami kondisi lapangan agar menghindari kendala dilapangan.

Actions (login required)

View Item