Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi Oleh Kerapatan Adat Nagari Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar

Alavaren, Eko Aprilies (2013) Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi Oleh Kerapatan Adat Nagari Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) HUKUM PERDATA 2013 EKO APRILIES ALVAREN 0910112055.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (12MB)

Abstract

Bagi masyarakat hukum adat tanah memiliki arti yang lebih. Pertama, tanah merupakan kekayaan yang bersifat tetap. Kedua, tanah tempat berdirinya persekutuan hukum adat. Ketiga, sarana memenuhi hidup persekutuan dan warganya. Keempat, tempat dikebumikannya warga persekutuan yang meninggal. Dengan penjelasan yang demikian dapat diperoleh kesimpulan mengenai pentingnya tanah itu masyarakat persekutuan hukum adat. Apalagi di wilayah Lima Kaun itu sendiri terdapat 5 rumpun kaum yang masing-masing memiliki tanah (tanah pusako tinggi) sehingga peluang timbulnya gesekan ataupun permasalahan mengenai tanah ini sangat besar. Kemudian wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN) sangatlah besar mengenai permasalahan atas tanah (tanah pusako tinggi) ini. Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dikemukakan disini antara lain, apa penyebab timbulnya sengketa tanah pusako tinggi? Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi olch KAN Lima Kaum? Kendala apa saja dalam proses penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi ini. Untuk membahas masalah ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Data dianalisa secara kualitatif. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah pusako tinggi ini antara lain, tidak jelasnya ranji-ranji atau silsilah keturunan dalam suatu kaum dan masyarakat masih banyak yang kurang mengetahui atau kurang memahami ketentuan adat yang berlaku. Adapun prosedur untuk penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi ini Mulai dari dari dimasukannya gugatan, diperiksanya gugatan, pemanggilan para pihak, pemeriksaan keterangan para pihak, persidangan, pernyataan damai dan pelaksanaan kespekatan damai. Dalam proses penyelesian itu juga ditemui berbagai kendala. Masalah pembuktian yang kurang maksimal. Sengketa yang terjadi pada umumnya dalam ruang lingkup kaum. Masyarakat masih beranggapan bahwa KAN dalam Inengeluarkan sebuah kesimpulan dan kebulatan adat tidak independen.

Actions (login required)

View Item