Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Pada Pusat Koperasl Pegawai RI (PKP-RI) Sumatera Barat Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahlfn 2012 Tentang Perkoperasian

Andina, Annisa Mutiara (2013) Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Pada Pusat Koperasl Pegawai RI (PKP-RI) Sumatera Barat Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahlfn 2012 Tentang Perkoperasian. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) HUKUM PERDATA 2013 ANNISA MUTIARA ANDINA 0910112145.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (15MB)

Abstract

Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada Pusat Koperasi Pegawai RI (PKP-RI) Provinsi Sumatera Barat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan koperasi ini. Kegiatan usaha yang menjadi usaha pokok pada koperasi ini yaitu kegiatan usaha simpan pinjam. Untuk itu penulis mengkategorikan tiga permasalahan dalam penulisan ini, yaitu pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam menurut Anggaran dasar dan Angaran Rumah Tangga pada koperasi ini dan hubungan hukum para pihak yang timbul dari kegiatan usaha simpan pinjam itu, serta kendala yang timbul dan usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis sosiologis yang dilakukan dengan pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada kemudian dihubungkan dengar praktek di lapangan atau fakta yang terjadi dalam masyarakat, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibabas. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam pada Pusat Koperasi Pegawai RI (PKP-RI) Sumatera Barat ini sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya. Meskipun masih terdapat penunggakan pembayaran simpanan wajib oleh anggotanya. Dari sinilah muncul hubungan hukum antara kedua belah pihak, yang menimbulkan akibat hukum terjadinya pengurangan hak suara terhadap koperasi anggota yang melakukan penungakan pembayaran simpanan wajib dan kemudian diberikan pembinaan oleh Pusat Koperasi Pegawai RI (PKP-RI) untuk meningkatkan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban para anggotanya itu. Serta terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, antara lain kekurangan modal, terjadinya penunggakan pembayaran simpanan wajib serta penunggakan angsuran kredit. Namun demikian, kendala tersebut dapat diatasi dengan baik. Untuk itu diharapkan kerjasama yang lebih antara pengurus dengan koperasi anggota, serta peran dari pemerintah dan instansi yang berwenang agar koperasi ini dapat berkembang lebih baik lagi untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya

Actions (login required)

View Item