Hubungan Pemerintah Kabupaten Dengan Pemerintah Nagari Dalam Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Nagari (Studi di Nagari Inderapura Timur)

Putra, Septria Minda Eka (2013) Hubungan Pemerintah Kabupaten Dengan Pemerintah Nagari Dalam Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Nagari (Studi di Nagari Inderapura Timur). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) HUKUM HUKUM TATA NEGARA 2013 SEPTRIA MINDA EKA PUTRA 0910112104.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa: "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Sementara itu dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan dalam Pasal 188 ayat (2) dinyatakan negara juga mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua ketentuan ini memberi ruang bagi terselenggaranya pemerintahan daerah yang beragam di Indonesia, termasuk pemerintahan terendah. Termasuk berlakunya kembali pemerintahan nagari di Sumatera Barat yang dilegalisasi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintahan nagari tetap berhubungan dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu Pertama, bagaimana hubungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Pemerintah Nagari Inderapura Timur dalam pengaturan permanfaatan sumber daya alam di nagari. Kedua, bagaimana pelaksanaan otonomi nagari dalam pemanfaatan sumber daya alam di nagari. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis empiris, dengan membandingkan peraturan dalam UUD 1945 dan Undag-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain terkait nagari dengan pelaksanaannya di lapangan masyarakat. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Inderapura Timur, dengan sumber daya alam berupa galian C. Hasil penelitian yang didapat penulis adalah terdapatnya tumpang tindih pengaturan pemanfaatan sumber daya alam antara kewenagan pemerintah kabupaten dengan pemerintah nagari. Hak-hak anak nagari direduksi dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara. Tapi, pemerintah kabupaten tetap berkoordinasi dengan pemerintah nagari dan Kerapatan Adat Nagari dalam pemanfaatan sumber daya alam sebagai pengakuan eksítensi masyarakat hukum adat. Pelaksanaan otonomi nagari dalam pengaturan pemanfaatan sumber daya alam di Nagari Inderapura Timur berjalan dengan pembatasan yang diatur olch peraturan perundang-undangan. Nagari dapat menikmati retribusi hasil pemanfaatan sumber daya alam di nagari, tapi nagari tidak berwenang memberi izin.

Actions (login required)

View Item