Pelaksanaan Pengawsan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APDB) Kota Padang Tahun 2011

Matriza, Ridho (2013) Pelaksanaan Pengawsan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APDB) Kota Padang Tahun 2011. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) HUKUM HUKUM TATA NEGARA 2013 RIDHO MATRIZA 06940152.pdf - Published Version Download (2MB)

Abstract

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang telah membawa perubahan fundamental dalam sistem Pemerintahan Daerah, yaitu dari sistem pemerintahan yang sentralistik kepada desentralisasi. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pada tahap perencanaan pemerintah daerah dan DPRD duduk bersama-sama sebagai mitra untuk merumuskan suatu kebijakan mengenai rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. DPRD sebagai lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan publik di daerah yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif termasuk juga dengan pengawasan terhadap kebijakan pelaksanaan APBD. Permasalahan yang diteliti bagaimana pelaksanaan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota padang tahun 2011, serta kendala DPRD menghadapi masalah terhadap APBD dan optimalisasi APBD tersebut berdasarkan Tata tertib DPRD Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010. Metode penelitian ini bersifat yuridis sosio-legal research maksudnya mendapatkan data dari narasumber yang dilakukan melaluiwawancarayang merupakan pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku serta kenyataan dalam prakteknya. Sumber data yaitu, data hukum primer, data hokum sekunder, data hukum tersier. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dimana penulis melakukan pembahasan secara menyeluruh mengenai pelaksanaan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun 2011 oleh DPRD. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan pelaksanaan pengawasan terhadap APBD kota Padang yaitu tahap pembicaraan awal DPRD dengan mitra kerja (rapat kerja), tahap penyampaian aspirasi masyarakat (dengar pendapat), tahap penyesuaian langkah-langkah kerja (proses penetapan hasil rapat kerja), terakhir tahap penetapan APBD untuk dilaksanakan. Penulis juga mengamati salah satu contoh kasus pembangunan pasar Inpres di Blok 1 Pasar Raya Kota Padang sebagai bentuk kendala hagi DPRD kota Padang dikarenakan sebagian masyarakat golongan menengah kebawah tidak setuju terhadap pembangunan tersebut yang direncanakan pemerintah kota Padang harga satu buah toko dikenakan harga minimal Rp. 9.000.000.000,-hingga maksimal Rp. 27.000.000,-

Actions (login required)

View Item