Analisis Yuridis Penerapan Asas-Asas Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Adryan, Oscha (2013) Analisis Yuridis Penerapan Asas-Asas Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) HUKUM HUKUM TATA NEGARA 2013 OSCHA ADRYAN 07140001.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan dan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan seperti Pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dilakukan memenuhi asas pembentukan materi muatan perundangan-undangan , yaitu Keadilan dan kepastian sarta ketertiban hukum. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahari dan pembangunan daerah. Penulis melakukan pendekatan masalah secara yuridis empiris, yaitu suatu jenis penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada atau penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundangundangan. Untuk itu penulis tertarik membahas Penerapan Asas Keadilan dalam Pembentukan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penerapan Asas ketertiban dan Dan kepastian hukum dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Hasil pembahasannya Penerapan Asas Keadilan dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hasil penelitian nya dimana Penerapan Asas Keadilan dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah penerepan Pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara dan Penerapan Asas ketertiban dan Dan kepastian hukum dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan hams dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum

Actions (login required)

View Item