Mekanisme Pemulihan Hak Korban Pelanggaran Hak kebebasan Beragama di Indonesia

Simon, Mhd. Dwi (2013) Mekanisme Pemulihan Hak Korban Pelanggaran Hak kebebasan Beragama di Indonesia. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) HUKUM HUKUM TATA NEGARA 2013 MHD.DWI SIMON 0910112047.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Setiap terjadi kejahatan maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian pada korbannya. Korban kejahatan harus menanggung kerugian karena kejahatan baik materiil maupun imateriil. Dalam beberapa kasus, khususnya pelanggaran hak kebebasan beragama di Indonesia, banyak ditemukan korban kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban pelanggaran hak kebebasan beragama dan juga merupakan hak dari seseorang yang menjadi korban tindak pidana adalah untuk mendapatkan reparasi atau pemulihan. Permasalahan dalam penelitian adalah mekanisme pemulihan hak korban pelanggaran hak kebebasan beragama di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas mekanisme pemulihan hak korban pelanggaran hak kebebasan beragama yang ada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif, yaitu penulisan karya ilmiah yang didasarkan pada studi-studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat, ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan. Hasil pembahasan memperlihatkan bahwa: mekanisme pemulihan hak korban pelanggaran hak kebebasan beragama di Indonesia belum diatur secara khusus. Yang dapat dijadikan acuan untuk menjalankan mekanisme pemulihan hak korban pelanggaran hak kebebasan beragama di indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Sedangkan efektifitas peraturan perundangan-undangan yang bisa dijadikan acuan dalam pemulihan hak korban pelanggaran hak kebebasan beragama di Indonesia tersebut masih belum dapat dijalankan secara maksimal karena pengaturannya belum diatur secara jelas dan belum memenuhi standarisasi Internasional yang telah ada dalam Instrumen hukum Internasional yang bahkan telah diratifikasi oleh Indonesia

Actions (login required)

View Item