Hubungan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Dengan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Indonesia

Fajri, M Nurul (2013) Hubungan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Dengan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Indonesia. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) HUKUM HUKUM TATA NEGARA 2013 M NURUL FAJRI 0910112197.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (10MB)

Abstract

Kehadiran Mahkamah Konstitusi memberikan warna baru dalam sistem ketatannegaraan Indonesia. Sebagai sebuah lembaga negara pelaku salah satu cabang kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung, kehadiran Mahkamah Konstitusi dengan empat kewenangan ditambah satu kewajibannya memberikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi (guardian of constitution) dan penafsir terhadap Undang-Undang Dasar (the sole interpreter of the constitution), selain itu Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (guardian of the process democratization) dalam upaya mengukan mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sementara itu, demokrasi Indonesia terus mengalami perkembangan pasca runtuhnya rezim orde baru. Disisi lain dengan kewenangan yang besar dalam menjalankan fungsi mengawal demokrasi dibutuhkan hakim-hakim konstitusi yang menciptkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang independen agar terjaminnya hak konstitusional warga negara. Akan tetapi, melihat aturan dan mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi yang dibagi kepada Presiden, DPR dan Mahkamah Agung sulit rasanya mewujudkan seorang hakim konstitusi yang ideal yang mampu menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi khususnya sebagai pengawal demokrasi. Apalagi yang ditakutkan adalah kemunculan hakim konstitusi yang memiliki kepentingan politik karena latar belakang beliau dan juga proses pengisian jabatan hakim konstitusi yang sangat dekat dengan kepentingan politik, khusunya presiden dan DPR. Fokus penelitian ini adalah menganalisa norma terkait dengan pengisian jabatan hakim konstitusi dan bagaimana kondisi ideal sebuah peradilan konstitusi yang independen dalam mengawal demokrasi serta menciptkan proses rekrutmen hakim yang transparan, akuntabel dan memenuhi kepercayaan publik, schingga diperolehlah hakim konstitusi yang benar-benar memiliki kapasitas sebagai seorang negarawan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan serta pendekatan sejarah. Sehingga nantinya penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya hubungan antara rekrutmen hakim konstitusi dengan bagaimana mahkamah konstitusi menjalankan fungsinya sebagai pengawal demokrasi Indonesia yang berdasarkan atas konstitusi. Serta berusaha mewujudkan mahkamah konstitusi yang bebes dan merdeka dari intervensi atau kepentingan politik yang berasal dari pribadi hakim itu sendiri.

Actions (login required)

View Item