Regulasi Konflik Dalam Masyarakat Multietnis Di Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang

Wahyuni, Amelia (2013) Regulasi Konflik Dalam Masyarakat Multietnis Di Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK SOSIOLOGI 2013 AMELIA WAHYUNI 07191044.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (28MB)

Abstract

Indonesia memlliki iebih dari 300 etnis, dan setiap etnis hidup dengan identitas budayanya masing-masing. Beberapa literatur menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang multikultural terdapat ketersinggungan antar etnis. Hal ini berpotensi untuk menimbulkan permusuhan, yang disebabkan oleh kepentingan yang bertentangan. Pada masyarakat Kampung Pondok juga terdapat keberagaman etnis. Antara satu etnis dengan etnis lainnya juga terdapat ketersinggungan, tetapi ketersinggungan ini tidak memicu timbulnya konflik terbuka. Oleh sebab itu, yang menjadi pertanyaan penelitian adalah bagaimana regulasi konflik dalam masyarakat multietnis di Keluraban Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Nasikun. Teori ini digunakan untuk menjelaskan tentang mekanisme pengelolaan konflik yang terdapat dalam masyarakat multietnis di Kelurahan Kampung Pondok, yang mana masyarakatnya juga terintegrasi di atas dasar tumbuhnya perbedaan-perbedaan etnis, agama, daerah, dan pelapisan social yang bersifat silang menyilang (cross cutting). Bersama-sama dengan tumbuhnya konsensus-konsensus nasional mengenai nilai-nilai nasionalisme pancasila yang bertanggapan secara dinamis dengan mekanisme pengendalian konflik-konflik yang bersifat coercive (paksaan). Pengambilan informan dengan cara purposive, dan dalam pengumpulan data digunakan metode observasi terlibat dan wawancara mendalam. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa di Keluraban Kampung Pondok terdapat steorotype negatif, baik yang berkembang menjadi konflik terbuka, ataupun yang tidak. Misalnya steorotype yang terdapat dalam masyarakat India yang dikatakan "kaliang puta beleang" dan etnis Tionghoa yang dipanggil Cino. Sedangkan conflik lain yang berkembang menjadi konflik kekerasan terjadi di dalam rapat Manunggal Sakato antara seorang etnis Minangkabau dengan seorang dari etnis Tionghoa. Akibatnya, konflik tesebut berpotensi berkembang menjadi isu "pengelolaan konflik dilakukan melalui dialog bersama tokoh masyarakat setempat. Mekanisme cross cutting yang ditemukan di lapangan yaitu melalui arisan Multietnis, mengadakan acara babuko basamo. Di samping itu, adanya peranan organisasi-organisasi etnis LPM, Karang Taruna, HTT, HBT, dan FKMTI dalam pengelolaan pertentangan kepentingan dan tempat masyarakat antar etnis berkumpul dalam menjalankan cross cutting.

Actions (login required)

View Item