Kedudukan Komisi Penegakan Etika Pemerintahan Daerah (KPEPD) Dalam Struktur Kelembagaan Pemerintah Daerah Kota Solok

Gunawan, Ferry Nanda (2013) Kedudukan Komisi Penegakan Etika Pemerintahan Daerah (KPEPD) Dalam Struktur Kelembagaan Pemerintah Daerah Kota Solok. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) HUKUM HUKUM TATA NEGARA 2013 FERRY NANDA GUNAWAN 06140255.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pada perkembangan birokrasi pemerintahan di Indonesia saat ini terlihat sangat memprihatinkan, semakin merosotnya nilai-nilai etika moralitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hukum sering diabaikan yang mengakibatkan buruknya pemerintahan. Sejak Indonesia merdeka sampal saat sekarang ini tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur norma etika pemerintahan secara nasional, dan baru dijumpai pada tahun 2008 di Pemerintahan Daerah Kota Solok yang membentuk peraturan tersebut dengan melahirkan PERDA No. 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok dan membentuk Komisi Penegakan Etika Pemerintahan Daerah (KPEPD) sebagai pengawas pelaksanaan PERDA tersebut. Sehubungan dengan hal ini bagaimana peran KPEPD dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good govermance), faktor-faktor yang menyebabkan aparatur penyelenggara pemerintahan melanggar norma etika pemerintahan, serta dampak berlakunya PERDA No. 1 Tahun 2008 tersebut di Kota Solok. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang ada kaltannya dengan KPEPD, dan dihubungloan dengan fakta-fakta yang berkaitan terhadap masalah yang dilakukan pada lokasi penelitian di KPEPD. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dimana setiap bahan yang tertulis baik yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa, berupa laporan arsip dan dokumen laporan tahunan serta digunakan wawancara mendalam, yang dilakukan secara terbuka dan memberikan kebebasan kepada informan secara luas dimana informasi yang telah didapatkan masih membutuhkan informasi yang lain sebagai data pendukung dalam menjawab permasalahan penelitian ini. Dari hasil penelitian diketahui bahwa peran dari KPEPD adalah memberikan gambaran sepenuhnya mengenai norma etika pemerintahan pada instansi terkait dan masyarakat di kota Solok, KPEPD melakukan parugawasan sepenuhnya terhadap pelaksanaan PERDA No. 1 Tahun 2003, KPEPD mengidentifikasi langsung secara tiba-tiba ke instansi pemerintahan untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran, KPEPD memberikan efek Jera kepada aparatur penyelenggara pemerintahan untuk bertindak secara pribadi maupun sebagai pejabat negara, KPEPD menampung segala bentuk keluhan masyarakat terhadap kinerja aparatur penyelenggara pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Actions (login required)

View Item