Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Hukum Calon Incumbent Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008

PURNOMO, DEDI (2013) Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Hukum Calon Incumbent Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text HUKUM HUKUM TATA NEGARA 2013 DEDI PURNOMO 0810113460.pdf Download (2MB)

Abstract

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 17/PUU-V1/2008 ditentukan bahwa ketentuan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah telah bertentangan. Dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga terhadap calon incumbent berdasarkan putusan tersebut, cukup dengan melaksanakan cuti/non aktif pada saat kampanye dengan ketentuan bahwa selama masa tersebut oincumbent tidak boleh menggunakan fasilitas negara (kendaraan dinas, kantor dinas, rumah dinas) yang melekat kepadanya serta tidak memanfaatkan birokrasi yang dipimpinnya. Sebelum jatuhnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Pasal-58 huruf q mengatur bahwa calon Kepala Daerah incumbent harus mundur untuk maju dalam pemilukada sedangkan terhadap pejabat publik lainnya ketika mencalonkan diri sebagai calon Kepala. Daerah wajib mengundurkan diri dari jabatannya akan tetapi statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap melekat. Adanya perbedaan pengaturan antara sesama pejabat publik dalam hal pencalonan sebagai Kepala Daerah, melahirkan pro dan kontra yang dilandasi adanya penilaian ketidakadilan, disknminatif dan ketidakpastian hukum serta hilangnya hak-hak konstitusional dalam pemilukada. Selain itu tumpang tindih posisi calon incumbent dalam mengikuti pemilukada dan sebagai pejabat kepala Daerah. juga dapat menimbulkan kecurangan dan ketidak adilan dalam hal mengikuti proses pemilukada sebagai contoh kampanye terselubung, politik uang, dan pemobilisasian jasa Pegawai Negeri Sipil dalam pemilukada yang dilakukan oleh calon incumbent. Permasalahaa yang diangkat dalam skripsi ini adalah: pertama, mengenai regulasi calon incumbent dalam pemilukada dan kedua, bagaimana implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-V3/2008 terhadap calon inacumbent. Metode pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode analisa yuridis normatif kemudian data-data tersebut diolah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Lahirnya Putusan mahkamah Konstitusi nomor 17/PUU-VI/2008 tersebut berdasarkan asas-persamaan hukum, memberikan kesempatan yang sama kepada semua pejabat negara yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah. Putusan tersebut juga berimplikasi menimbulkan- konflik elit politik lokal serta berbagai kecurangan yang dilakukan oleh calon incumbent dalam tahapan awal pemilukada. Oleh karena itu diharapkan akan adanya peraturan yang tegas untuk membatasi kecurangan calon incumbent dalam pemilukadadi masa yang akan mendatang.

Actions (login required)

View Item