Pelaksanaan Hak Interpelasi Oleh DPRD Kota Padang Terhadap Pelaksanaan APBD Tahun 2011

PRATAMA, ANANDYA DIPO (2013) Pelaksanaan Hak Interpelasi Oleh DPRD Kota Padang Terhadap Pelaksanaan APBD Tahun 2011. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text HUKUM HUKUM TATA NEGARA 2013 ANANDYA DIPO PRATAMA 07940174.pdf Download (1MB)

Abstract

Pelaksanaan Hak Interplasi DPRD dalam Fungsi Pengawasan adalah. Interpelasi dilakukan dengan tujuan agar tidak ada kebijakan hokum pemerintah kota padang yang merugikan, atau untuk menghentikan interplasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas' pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara dan fungsi pengawasan yang melekat pada DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota kebijakan yang merugikan dan juga memerintahkan kebijakan yang mana apabila kebijakan tersebut tidak dilakukan berpotensi merugikan (kebijakan pemerintah daerah kota padang) dalam hal ini merugikan terhadap kehidupan masyarakatnya, daerah dan negara. Pengawasaan yang dilakukan terhadap hak interplasi DPRD kota padang yaitu pengawasan terhadap APED yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pengawasan dan keseimbangan (Checks and balances) bemakna saling mengawasi dan saling mengingatkan, agar tidak terjadi penyalagunaan wewenang baik dari pemerintah kota maupun DPRD kota padang.

Actions (login required)

View Item