Perlindungan Hak Anak Jalanan Atas Pendidikan Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perundungan Anak

PUTRI, YURIKE PRASTIKA (2013) Perlindungan Hak Anak Jalanan Atas Pendidikan Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perundungan Anak. S1 thesis, Universitas Andalas.

[img] Text
HUKUM HUKUM TATA NEGARA 2012 YURIKE PRASTIKA PUTRI 0810113249.pdf

Download (2MB)

Abstract

Anak jalanan adalah anak yang sebagian waktunya berada di jalan, baik untuk mmencari uang maupun untuk bermain. Anak jalanan seperti anak-anak lain pada umumnya memiliki beberapa kebutuhan dasar yang menjadi haknya. Salah satu haknya adalah memperoleh pendidikan. Masalah pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk dibahas terlebih bagi seorang anak, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak anak jalanan atas pendidikan dan tanggung jawab pemerintah tentang hak anak jalanan atas pendidikan, dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni pendekatan terhadap norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori,dan sejarah pada Bab Hasil dan Pembahasan penulis menyimpulkan bahwa pengaturan tentang hak anak jalanan atas pendidikan sudah jelas diatur didalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Anak semua mengatur tentang hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan tetapi pada kenyataannya, masih banyak anak jalanan yang berhenti dari sekolah ataupun sebagian kecil sekolah karena sering membolos dan tidak membayar uang sekolah, hal ini di sebabkan karena faktor kemiskinan orang tua yang merupakan faktor anak berada di jalanan. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yang wajib dan bertanggung jawab yaitu Negara dan Pemerintah. Orang tua dan Keluarga serta Masyarakat. Sedangkan menurut Konvensi Hak Anak yang bertanggung jawab melindungi hak-hak anak adalah Negara. Negara dan Pemerintah sebagai instasi yang bertanggung jawab terhadap permasalahan anak jalanan telah melakukan berbagai upaya untuk menangani permasalahan anak tersebut, salah satunya merupakan program baru yaitu dengan membangun Pusat Pembangunan Pelayanan Sosial Anak atau Social Development Centre for Children. Setiap lembaga mesti meningkatkan fungsi kinerja dan pelayanan dengan baik, itu bisa dilakukan dengan cara memperkuat kapasitas pegawai di Jajaran dinas serta mereformasi birokrasi untuk lebih memudahkan dan mendekatkan pada masyarakat, selain itu mengatasi masalah anak jalanan bias juga dilakukan dengan pemberdayaan sosial.

Item Type: Thesis (S1)
Supervisors: Didi Nazmi, SH, MH,; Andi Nova SH, MH
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User: Pustakawan Marne Dardanellen
Date Deposited: 07 Feb 2025 03:22
Last Modified: 07 Feb 2025 03:22
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/488327

Actions (login required)

View Item View Item