Kedudljk\N Peraturan Nagari Dalam Undang-Undaing Nomor 12 Tahirn 2011 Tentang Pembentiik.\N Peraturan Perundang Undangan

BUDIMAN, RUCHI (2012) Kedudljk\N Peraturan Nagari Dalam Undang-Undaing Nomor 12 Tahirn 2011 Tentang Pembentiik.\N Peraturan Perundang Undangan. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text HUKUM HUKUM TATA NEGARA 2012 RICHI BUDIMAN 05940112.pdf Download (1MB)

Abstract

Nagari menduduki posisi yang strategis, sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan bagi masyarkat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan suatu Peraturan Nagari yang biasanya bersifat lokal dan mengikat warga setempat atau warga nagari lain yang tinggal sementara di nagari tersebut. Peraturan Nagari biasanya berhubungan dengan adat istiadat nagari yang telah ada sejak zaman dahulu dan terus dilestarikan oleh para tokoh masyarakat. Namun dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perudang-Undangan tidak lagi ditemukan peraturan desa / nagari. Tidak terdapatnya Peraturan Nagari dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, menyebabkan rancimya pelaksanaan Pemerintahan di tingkat nagari, karena Peraturan Nagari sebagai suatu aturan yang mestinya mengikuti peraturan yang ada diatasnya, Walinagari sebagai Eksekutif dan Badan Musyawarah nagari sebagai badan legjslatif. Sehubungan hal diatas timbul beberapa permasalahan yaitu : (1) Bagaimana kedudukan Peraturan Nagari Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (2) Apakah peraturan perudang-undangan yang dibentuk sebelum pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan masih berlaku. Untuk menjawab permasalahan di atas, peneliti melakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder melalui dokumen yaitu dengan cara menggumpulkan, mempelajari dan menganalisa teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terlihat bahwa dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 terlit bahwasanya Peraturan Nagari tidak lagi dimasukkan kedalam hieraki peraturan Perundang-undangan, Peraturan terendah terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Di samping itu UU yang dibentuk sebelum pembentukan Undang - Undang Nomor 12 Tahim 2011 tidak berlaku lagi. Di sini peranan tanggung jawab dan pemerintah sangat dituntut dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas.

Actions (login required)

View Item