Hubungan Konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dengan Pemerintah Daerah Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia

SIREGAR, FATHUN FATIH (2013) Hubungan Konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dengan Pemerintah Daerah Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text HUKUM HUKUM TATA NEGARA 2012 FATHUN FATIH SIREGAR 0810111024.pdf Download (3MB)

Abstract

Negara Republik Indonesia menganut prinsip negara kesatuan dengan pusat kekuasaan berada pada pemerintahan pusat namun karena heterogenitas yang dimiliki bangsa Indonesia baik kondisi sosial, ekonomi, budaya, maupun keragaman tingkat pendidikan masyarakat, maka desentralisasi distribusi kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat perlu dialirkan kepada daerah. Di daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerah pun pemerintah akan bersendikan dasar permusyawaratan. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota berwenang untuk mengurus sendiri pemerintahannya sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang. Pemerintahan daerah juga mempunyai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur pelaksana pemerintahan di daerah. Sebagai lembaga perwakilan di daerah DPRD juga menjadi unsur pemerintahan di daerah. Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan serta kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah di dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia dan bagaimana hubungan konstilusional Dewan Perwakilan rakyat Daerah dengan Pemerintahan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menekankan pada tinjauan literatur-literatur yang dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat diberikan dalam penelitian, DPRD sebagai lembaga perwakilan yang berkedudukan di daerah mempunyai dua kedudukan, yang pertama sebagai lembga perwakilan di daerah, yang kedua menjadi unsur pelaksana pemerintahan di daerah atau juga bisa dikatakan termasuk menjadi lembaga eksekutif. Saran yang dapat diberikan adalah, memperjelas kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan, karena DPRD adalah lembaga perwakilan yang menjadi penyeimbang kekuasaan pemerintah daerah di daerah. Dengan demikian maka mekanisme cheks and balances di dalam pemerintahan.

Actions (login required)

View Item