PENYELENGGARAAN PENGGUNAAN DANA PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DI KELURAHAN ALAI PARAK KOPI KECAMATAN PADANG UTARA KOTA PADANG

Muhammad Gian, Farel (2025) PENYELENGGARAAN PENGGUNAAN DANA PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DI KELURAHAN ALAI PARAK KOPI KECAMATAN PADANG UTARA KOTA PADANG. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (135kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (369kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (126kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (128kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pembangunan daerah sebagai bagian Integral dari pembangunan nasional tidak bisa lepas dari prinsip Otonomi daerah. Sebagai daerah otonomi, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Otonomi daerah adalah hasil dari kebijakan Desentralisasi dan Demokratisasi. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Menjelaskan tentang Otonomi daerah adalah hak,wewenang dan kewajiban daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya Produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan Politis. . Mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satu Komponen dana ini yang paling memberikan Kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana pemerintah pusat. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Faktor utama bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan Investasi yang dapat dilakukan diantaranya dengan meningkatkan ketersediaan Infrastruktur yang memadai, baik kualitas maupun kuantitas, dan menciptakan kepastian hukum. Pelaksanaan pada Penyelenggaraan Penggunaan Dana Pembangunan Pemerintah di Kelurahan Alai Parak Kopi kecamatan Padang Utara Kota Padang secara umum telah mengacu kepada Peraturan Walikota Padang Nomor 93 Tahun 2016 Pasal 8 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.Berdasarkan analisis terhadap Implementasi kebijakan dana kelurahan dalam peningkatan pelayanan publik di Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang.

Actions (login required)

View Item