Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Di Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) Cabang Campago Kecamatan Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman

DIKARDO, RIKO (2013) Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Di Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) Cabang Campago Kecamatan Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text HUKUM HUKUM PERDATA BISNIS 2013 RIKO DIKARDO 0810112180.pdf Download (2MB)

Abstract

Bisnis bank adalah bisnis yang sangat ketat diatur, hal ini tidak lain karena sesuai dengan sifatnya yakni sebagai lembaga kepercayaan. Peraturan yang mengatur tentang KUR ini adalah Inpres No. 6 tanggal 8 Juni Tahun 2007 tentang kebijkan percepatan sector Rill dan pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan nota kesepahaman bersama antara departemen teknis, Perbankan, dan Perusahaan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007 dengan dimulainya peluncuran penjaminan kredit/pembiayaan kepada UMKM. Akhirnya pada tanggal 5 November 2007 , Predsiden R.I Susilo Bambang Yhudiyono meresmikan Kredit bagi UMKM dengan poia penjaminan tersebut dengan nama Kredit Usaha rakyat ( KUR). Bank rtiempunyai peranaan yang sangat besar dalam usaha perkreditan dan perkreditan merupakan asset terbesar dari Bank, salah satu contoh bank yang melakukan usaha perkreditan yakni Bank Rakyat Indonesia ( BRI) cabang Campago sebagai salah satu Bank pemerintah yang terpercaya dan mampu mempertahankan eksistensinya di dalam dunia Perbankan. Salah satu kredit yang disaiurkan oleh ( KMK ) dana atau investasi ( Kl) dengan plafond kredit sampai dengan 500 juta. Perkembangan pemberian kredit usaha rakyat ( KUR ) pada Bank Rakaya Indnesia ( BRI) cabang Campago terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, untuk memahami hal ini lebih jelas penulis akan mengemukakan beberapa pemasalahan sebagai berikut: pertama, proses pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat di bank Rakyat Indonesia cabang Campago? Kedua : Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian ( KUR ) di bank ( BRI) cabang Campago. Untuk membahas pemasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis sosiologis menekankan pada aspek hokum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan yang ada di lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak bank dan nasabah debitur dengan system tertutup, kemudian di analisa menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Data sekunder terdiri dari bahan hukum pimer, skunder, dan tertier. Dari penilitian yang penulis lakukan dapat diambil kestmpulan bahwa perjanjian kredit usaha rakyat ( KUR ) telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku serta menganut asas kepercayaan dan keyaklnan kepada nasabah debitur. Dari segi Prosedur pemberian kredit yang dirnulai dari adanya permohonan sampai dengan penanda tanganan perjanjian kredit ini tidak mengalami kendaia yang cukup berarti, namun kendaia tesebut tetap ada balk di pihak intern bank maupun dari pihak ekstern bank. Meskipun demikian pelaksanaan perjanjian krdit usaha rakyat ( KUR } pada bank Rakyat Indonesia ( BRI ) cabang Campago kabupaten Padang Pariaman tetap berjalan dngan lancar dan mampu memberikan pelayanan yang balk kepada nasabah debitur.

Actions (login required)

View Item