Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal Oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Pelalawan Di Provinsi Riau

SARI, TRISYA PERMATA (2013) Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal Oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Pelalawan Di Provinsi Riau. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) HUKUM HUKUM PERDATA BISNIS 2012 TRISIYA PERMATA SARI 07940218.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

indonesia merupakan suatu Negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang menjadi salah satu tujuan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.DaIam penyelenggaraan penanaman modal sering kita lihat terjadinya permasalahan-permasalahan yang timbul balik masalah intern perusahaan maupun ekstem perusahaan, yang dapat merugikan Negara, perusahaan, tenaga kerja, maupun masyarakat yang tinggal disekitar perusahaan. Maka dari itu, untuk mencegah ataupun untuk mengurangi timbulnya permasalahan dalam penanaman modal maka di perlukannya pengawasan penanaman modal yang mana dalam hal ini di lakukan oleh Jadan Koordinasi Penanaman Modal selaku Badan yang bertugas dalam hal penanaman modal di indonesia. Untuk itu penulis tertarik mengangkat beberapa permasalahan yaitu: bagaimanakah pelaksanaan pengawasan penanaman modal di kabupaten pelalawan, kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan penanaman modal. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian secara yuridis empiris, setelah penulis melakukan penelitian di lapangan maka didapat hasil penelititian sebagai berikut ; pengawasan penanaman nodal di lahikan dengan memeriksa laporan kegiatan penanaman modal yang di serahkan oleh perusahaan kepada badan koordinasi penanaman modal daerah dua kali dalam satu tahun, dan pengawasan langsung juga dilakukan oleh tim pengendalian pelaksanaan penanaman modal lengan melakukan pelaksanaan pemeriksaan proyek minimal satu kali dalam satu tahun. Pada dasarnya kendala yang di hadapi dalam pengawasan penanaman modal di kabupaten pelalawan adalah kurang mengetahui peraturan peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal serta surat-surat perizinan penanaman modal sering tidak berada di lokasi proyek, melainkan ada di kantor pusat perusahaan yang daerahnya berbeda dengan lokasi proyek perusahaan

Actions (login required)

View Item