Faktor Penghambat Penerapan Hukuman Cambuk Akibat Pelanggaran Terhadap Qanun Khalwat (Mesum) Di Wilayah Hukum Kota Lhokseumawe Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

ZAHARA, RENIM TRIA (2013) Faktor Penghambat Penerapan Hukuman Cambuk Akibat Pelanggaran Terhadap Qanun Khalwat (Mesum) Di Wilayah Hukum Kota Lhokseumawe Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) HUKUM HUKUM PERDATA ADAT DAN ISLAM 2013 RENIM TRIA ZAHARA 0910112193.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Keberadaan syari'at Islam dt Indonesia khususnya Provinsi Nangroe Aceh Darussalam merupakan tuntutan masyarakat. Dengan menjunjung tinggi dan dilalarbelakangi adanya adat dan syari'at yang tidak dapat dipisahkan menjadikan Aceh sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus untuk mengatur urusan rumah tangganya dengan harapan menjadi maju dengan mengeluarkan qanun-qanun (Peraturan Daerah) sebagai bentuk tegaknya otonomi tersebut Melahirkan harapan dan membuka peluang untuk tumbuhnya kreatifitas. diskresi dan kebebasan bagi Pemerintah Aceh. Penerapan qanun terhadap perbuatan khalwat (mesum) menjadi perhatian lebih dalam penulisan ini dengan memberlakukan hukum cambuk yang menjadi jenis hukuman prioritas dalam syariat Islam. Bertujuan unluk mencegah dan menjaga manusia dari perbuatan tercela, amoral, dan untuk menjaga umat manusia daripada komerosotan moral. Fakta di lapangan banyak ditemukan pelanggaran khalwat. namun tidak terdengar adanya pelaksanaan hukum cambuk sebagai bentuk hukuman yang diberikan. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu metode pendekatan yang mengacu pada kaidah dan norma yang silatnya meneliti dan melihat pada kenyataan yang ada. Hasil penelitian ini adalah penerapan hukuman cambuk di Kota Lhokseumawe Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dikatakan belum berjalan optimal dengan ditemukan beberapa kendala seperti, Iemahnya qanun karena salah satunya tidak mengatur mekanisme penahanan kemudian interpretasi istilah khalwat yang masih rancu, dan belum lahirnya Qanun Acara Jinayah. Mengatasi kendala tersebut, digunakan kewenangan WilayatuI Hisbah untuk melakukan pembinaan, dan dipakai Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat Istiadat sebagai bentuk penyelesaian terhadap pelanggaran yang terus meningkat. Hukum adat mendampingi sebagian syariat Islam sebagai bentuk hukum positif yang berlaku di Aceh.

Actions (login required)

View Item