Status Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang - Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

IFRI, IFRI (2013) Status Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang - Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) HUKUM HUKUM PERDATA 2013 IFRI 07140199.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pemberlakuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Rl, dipandang sebagai kemajuan positif sebab mengakomodasikan tuntutan zaman, terkait dengan mobilitas dan aktivitas "antar manusia antar negara". Undang-Undang tersebul merupakan solusi yang dianggap terbaik untuk memecahkan permasalahan kewarganegaraan seseorang terkait dengan status dan kedudukan hukum anak basil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNl) dengan Warga Negara Asing (WNA). Di dalam UU tersebut, menerapkan asas-asas kewarganegaraan universal, yaitu asas lus Sanguinis, lus Soli dan Campuran. Artinya, Si anak dapat memilih kewarganegaraan sendiri sesuai dengan apa yang terbaik bagi dirinya. Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pendafiaraan kewarganegaraan dan menganalisis status anak yang lahir dari perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang No. 12 tahun 2006. Serta menganalisis kendala yang timbul bagi anak yang mempunyai kewarganegraan ganda.- Berdasarkan hasil penelitian memberikan pokok-pokok kesimpulan yaitu: Pertama, anak yang lahir dari perkawinan campuran dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan cara didaftarkan oleh orang tua atau walinya. Dengan beberapa persyaratan berupa dokumen yang hams disiapkan dan dilengkapi. Kedua, Kewarganegaraan RI memberikan jaminan kewarganegaraan bagi anak dari hasil perkawinan campuran. Berdasarkan ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Ketiga keadaan berdwi-kewarganegaraan sebenarnya tidak dikehendaki oleh anak itu sendiri maupun suatu negara, karena dwi-kewarganegaraan pada dasamya dapat menimbulkan masalah atau kesuHtan-kesulitan. Masalah atau kesulitankesulitan tersebut terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warganegara. Hak dan kewajiban sebagai warganegara manakah yang harus diiaksanakan oleh anak tersebut. Tetapi juga memiliki sisi positifnya antara lain, dengan penerapan dwi-kewarganegaraan ini maka hak-hak anak dari hasil perkawinan campuran akan lebih terlindungi. Saran yang dapat diberikan yaitu: Pertama, pasangan perkawinan campuran memahami dengan baik ketentuan hukum kewarganegaraan sehingga paham hak-hak dan kewajiban sebagai konsekuensi atas perkawinan yang dilakukan. Kedua, aparat yang menangani status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran agar melaksanakan ketentuan UU kewarganegaraan secara adil dan tidak diskriminatif.

Actions (login required)

View Item