Perlindungan Hukum Oleh United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Terhadap Pengunsi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) (Studi: Pengungsi Rohingya Di Indoaesia)

PUTRl, SYARLI KURNIA (2013) Perlindungan Hukum Oleh United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Terhadap Pengunsi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) (Studi: Pengungsi Rohingya Di Indoaesia). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) HUKUM HUKUM INTERNASIONAL 2013 SYARLI KURNIA PUTRI 0910112172.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Pengungsi erat kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). Mereka yang menjadi pengungsi pada umumnya adalah orang-orang yang mengalami kekejaman sebagai bentuk pelanggaran HAM. Hal ini menimbulkan ketakutan yang mendasar akan ancaman terhadap kelangsungan hidup mereka sehingga terpaksa meningalkan negaranya dan memilih mencari suara atau perlindunggan internasional di negara lain. Pengungsi menjadi perhatian PBB sejak terjadinya Perang Dunia'II. Berbagai aturan dan badan yang berwenang menangani pengungsi dibentuk, tapi tetap saja jumlah pengungsi bertambah banyak. Etnis Rohingya yang muncul sebagai pengungsi akibat adanya kekejaman dari pemerintah Myanmar dikarenakan mereka tidak mendapat status kewarganegaraan sejak diundangnnya UU Kewarganegaraan Myanmar Tahun 1982, sekalipun mereka sebelum Myanmar merdeka etnis Rohingya sudah ada. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan sosiologis, yaitu meneliti bahan-bahan dari perpustakaan serta wawancara langsung dengan berbagai pihak terkait. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini mengenai pengaturan hukum terhadap pengungsi korban pelanggaran HAM dan pelaksanaan perlindungannya oleh United Nations High Commissionerfor Refugees (UNHCR). Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh bahwasanya telah terdapat banyak pengaturan tentang HAM baik dalam lingkup internasional maupun regional yang didahului oleh Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM PBB, serta pengaturan khusus tentang pengungsi, yaitu Konvensi 1951 beserta protokol 1967 tentang Status Pengungsi. UNHCR merupakan badan yang dibentuk PBB yang diberi mandat melindungi dan mencari solusi jangka panjang terhadap permasalahan pengungsi. Di Indonesia UNHCR mempunyai wewenang penuh dalam menentukan status dan melindungi pengungsi karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951. Masyarakat intemasional berharap agar Myanmar menghentikan kekejaman dan memberikan status kewarganegaraan pada etnis Rohingya. Selanjutnya diharapkan juga perhatian lebih dari UNHCR dan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi Rohingya.

Actions (login required)

View Item