PERJANJIAN NOMINEE DALAM PENGUASAAN TANAH HAK MILIK OLEH ASING PADA KAWASAN PESISIR PANTAI DI KABUPATEN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT

Jasanusa Turman, Briliandra (2024) PERJANJIAN NOMINEE DALAM PENGUASAAN TANAH HAK MILIK OLEH ASING PADA KAWASAN PESISIR PANTAI DI KABUPATEN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) COVER ABSTRAK.pdf - Published Version Download (80kB)
	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (519kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (218kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (246kB)
	Text (Tesis Full) BRILIANDRA JASANUSA TURMAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Penyelundupan hukum pada sektor agraria melalui perjanjian Nominee terkait dengan kepemilikan tanah ini yang sedang marak di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari peran Pemerintah Daerah dan Peran Notaris. Karena dalam realitasnya mayoritas WNA dan WNI memakai jasa Notaris untuk mengesahkan perjanjian Nominee dan membentuk akta-akta yang diinginkan oleh para pihak..Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1.Apa yang menjadi dasar pertimbangan dilakukannya perjanjian nominee di Kabupaten Kepulauan Mentawai? 2.Bagaimana bentuk kesepakatan antara WNA dengan Pemegang Hak Milik dalam pengusasaan hak milik pada Kawasan pesisir Pantai di Kabupaten Kepulauan Mentawai . Penelitan ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan menggunakan data sekunder dan data primer adapun alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Nominee sebagai sarana penguasaan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh WNA dengan jalan meminjam nama WNI untuk dicantumkan namanya pada sertifikat hak milik atas tanah bertentangan dengan asas itikad baik, tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak karena bertentangan dengan undang-undang yaitu Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), dan dipertegas dengan Pasal 26 ayat (1) UUPA). Oleh karena itu perjanjian nominee dalam hal penguasaan hak milik atas tanah oleh WNA ini secara yuridis tidak sah. Perjanjian Nominee tersebut merupakan wujud nyata atas penyelundupan hukum dalam pengelolaan kawasan pesisir pantai di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan cara Penanaman Modal Asing, Pernikahan dan Perjanjian Kerja. Perjanjian Nominee dalam pengelolaan kawasan pesisir pantai di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah dengan mekanisme pinjam nama. Artinya, WNA akan meminjam nama penduduk lokal untuk pengurusan dokumen perizinan dan pengelolaan kawasan. Kata Kunci: Perjanjian, Nominee, Hak Milik, Warga Negara Asing, Hak Milik.

Actions (login required)

View Item