Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Menurut United Nation On The Rights Of The Child Convention Dan Pelaksanaannya Pada Bencana Merapi Yogyakarta 2010 (Studi Kasus Di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman)

YANESFA, YANESFA (2013) Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Menurut United Nation On The Rights Of The Child Convention Dan Pelaksanaannya Pada Bencana Merapi Yogyakarta 2010 (Studi Kasus Di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Sjripsi Full Texs) HUKUM HUKUM INTERNASIONAL 2012 YANESFA 07940009.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Konvcnsi Hak Anak (KHA) adalah sebuah konvensi Perserikalan Bangsa-Bangsa yang melindungi hak-hak anak, di mana KHA adalah salah satu bagian dan instrument internasional yang luas dan telah ditandatangani atau diterima oleh 190 negara di dunia Pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 26 Januari 1990 di New York menandatangani pengesahan United Nation On The Right Of The Child Convention. Kemudian melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan United Nation On The Right Of Ihe Child Convention (Konvensi tentang Hak - hak Anak).Indonesia mengikatkan diri pada konvensi ini. 4 prinsip utama dalam KHA: non-diskriminasi,Prinsip yang terbaik bagi anak ,hak untuk hidup dan berkembang serta dan hak untuk ikut Berpatisipasi. Monitoring implementasi Hak Anak oleh suatu Negara pihak dilakukan oleh Komite Hak Anak (Committee on the Rights.\ of the Child). Adanya peristiwa bencana alam Merapi yang menimpa Yogyakarta pada tahun 2010, maka sudah banyak derita yang dialami rakyat Yogyakarta. khususnya anak - anak Yogyakarta, mereka kehilangan hak mereka untuk menerima pendidikan dan kehidupan yang layak, kehilangan orang tua yang seharusnya bisa membiayai hidup mereka, serta menderita trauma yang sangat mendalam atas bencana dan peristiwa yang terjadi di bumi Yogyakarta Penelitan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, serta penelitian empiris (lapangan) Hasil penelitian yang diperoleh adalah bentuk pengaturan hak - hak anak di dalam Konvensi Hak anak Internasional yang telah diratifikasi, pengaturan dalam hukum positif Indonesia dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan dalam undang - undang yang berlaku di Provinsj Daerah Istimewa Yogyakarta. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kendala yang dihadapi adalah belum maksimalnya perlindungan hukum yang diterima oleh anak - anak korban bencana.

Actions (login required)

View Item