Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Kekebalan Dokumen Negara Pengirim Menurut Konvensi New York 1969 Tentang Misikhusus Dan Implementasinya Di Indonesia

Hermawan, Rifki (2012) Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Kekebalan Dokumen Negara Pengirim Menurut Konvensi New York 1969 Tentang Misikhusus Dan Implementasinya Di Indonesia. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) HUKUM HUKUM INTERNASIONAL 2012 RIFKI HERMAWAN 0810112105.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Hubungan Antara Negara-Negara diatur dalam Hukum Diplomatik. Hukum Diplomatik Merupakan bagian dari Hukum Intemasional yang paling mapan dan sudah Lama Berkembang Dalam Pergaulan Dan Kehidupan Masyarakat Antar bangsa. Hukum Diplomatik Diatur Dalam Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik (1961) dan Hubungan Konsuler (1963), Namun Komisi Hukum Intemasional PBB menyadari bahwa Hubungan Diplomatik bukan hanya terdiri dari masalah-masalah yang berkaitan dengan pertukaran Misi yang bersifat Permanen, Tetapi juga melibatkan pada Pengiriman Utusan Atau Misi dengan Tujuan terbatas, Seperti Apa yang di kenal Sebagai Diplomasi! Ad hoc. Jadi Pada 8 Desember 1969 Majelis Umum PBB Menerima Baik Konvensi Mengenai Misi Khusus Dan Suatu Protokol Optional Mengenai Penyelesaian Sengketa secara Wajib. Dalam Convention On Special Mission And Optional Protocol (1969) diatur mengenai tidak dapat di ganggu Gugatnya Arsip-arsip dan dokumen-dokumen Misi Khusus Dalam Pasal 26. Penelitian Ini berjenis Penelitian Hukum Normatif. Tujuan Penelitian Ini adalah untuk Mengetahui Pengaturan dan Perlindungan hak-hak kekebalan Dokumen Negara Pengirim Menurut Konvensi New York 1969. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Perlindungan Terhadap Dokumen-Dokumen Misi Khusus Yang Ada di Indonesia. Tentang Prosedur Penanganan Dokumen Misi Khusus Pemerinlah Republik Indonesia Memiliki atau membuat Aturan Sendiri dengan Surat Edaran Kemenlerian Keuangan Ditjen Bea Dan Cukai. Karena Mengenai Regulasi Penanganan Dokumen Misi Khusus Negara pengirim tidak diatur secara Jelas Dalam Konvensi New York 1969 Tentang Misi Khusus.

Actions (login required)

View Item