Pelaksanaan Perlindungan Hukl'm Terhadap Pengungsi Oleu Imigrasl Kelas I A Padang ( Studl: Pengungsi Srilanka Di Mentawai)

Putri, Resty Vebrina (2013) Pelaksanaan Perlindungan Hukl'm Terhadap Pengungsi Oleu Imigrasl Kelas I A Padang ( Studl: Pengungsi Srilanka Di Mentawai). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) HUKUM HUKUM INTERNASIONAL 2012 RESTY VEBRINA PUTRI 0910112245.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Letak geografis Indonesia yang strategis yaitu terletak di kawasan Asia pasifik membuat Indonesia di jadikan negara transit bagi para pengungsi. Kedatangan para pengungsi ini menimbulkan masalah tersendiri di indonesia. Dapat dilihat bahwa Indonesia yang tidak meratifikasi Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang status refugees. Berdasarkan 'UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pengungsi masih di kategorikan sebagai imigran illegal atau imigran yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen keimigrasian yang resmi. Salah satu kasus pengungsi yang yang pemah terjadi di Sumatera Barat adalah pengungsi Srilanka yang terdapar di Mentawai. Salah satu instansi pemerintah yang menangani kasus ini adalah imgrasi kelas 1 A Padang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apa saja bentuk perlindungan hukirni terhadap pengungsi menurut hukum Intemasional dan hukum Nasional serta pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengungsi oleh Imigrasi Kelas 1 Padang. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif yang di dukung dengan penelitian empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder di Perpustakaan,sedangkan penelitian empiris dilakukan dengan penelitian penelitian lapangan di Imigrasi Kelas 1 A Padang. Hasil dari penelitian bentuk-bentuk perlindungan liukum terhadap pengungsi adalah Larangan untuk memulangkan pengungsi ke Negara asalnya {prohibition against expulsion or return), Negara tujuan atau Negara transit hams dapat memberikan perlindungan keamanan (security ofrefugees), Negara tujuan atau Negara transit tidak boleh menangkap pengungsi, Pengakuan dan pemberian status. Pelaksanaan perlindungan terhadap pengungsi Srilanka di Mentawai oleh Imigrasi Kelas 1 A Padang belum-sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan tidak diratifikasi Konvensi Jenewa Tahun 1951, aparatur Imigrasi tidak mempunyai dasar hukum untuk memberikan status atau ijin ke imigrasian yang mengesahkan kedudukan para pencari suaka atau pengungsi di Indonesia. Kesulitan sempa juga dihadapi oleh Instansi yang berkaitan seperti polisi dan Pemerintah Daerah. Di satu pihak ada kehendak untuk meberikan perlakuan Standar Intemasional kepada pencari suaka atau pengungsi yang sangat rentan terhadap pelanggaran HAM, namun pada saat yang bersamaan tidak ada instrumen hukum nasional yang memadai untuk operasional di lapangan.

Actions (login required)

View Item